Lavrov Akui Perbedaan Pendapat Hambat Perjanjian Damai dengan Jepang
Senin, 14 Januari 2019 - 23:56 WIB
Lavrov Akui Perbedaan Pendapat Hambat Perjanjian Damai dengan Jepang
A
A
A
MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengakui, Moskow masih memiliki perbedaan pendapat yang signifikan dengan Jepang. Perbedaan ini menghalangi perjanjian damai untuk mengakhiri pertikaian teritorial yang telah berlangsung puluhan tahun.
Rusia dan Jepang belum menandatangani perjanjian perdamaian pasca-Perang Dunia II, karena saling klaim untuk empat pulau Pasifik, yang disebut Kuril Selatan di Rusia dan Wilayah Utara di Jepang.
Keempat pulau itu dulunya milik Jepang, yang direbut oleh Uni Soviet setelah perang dan dimasukkan kedalam wilayah Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Tokyo menyatakan bahwa Moskow secara ilegal menduduki pulau-pulau tersebut.
Menurut deklarasi bersama yang ditandatangani pada tahun 1956, Rusia setuju untuk mengembalikan dua pulau setelah perjanjian damai bilateral ditandatangani, sementara Jepang menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut, bersikeras untuk mengembalikan keempat pulau.
"Saya tidak akan menyembunyikan bahwa kami masih memiliki perbedaan pandangan yang signifikan. Untuk memulai dengan posisi itu sangat bertentangan dan kami telah mengatakan ini lebih dari sekali," kata Lavrov.
"Tetapi kemauan politik para pemimpin kami untuk menormalkan sepenuhnya antara Rusia dan Jepang mendorong kami untuk mengaktifkan dialog ini," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe telah mendorong perjanjian internasional dengan Rusia tentang kepulauan itu. Dia dijadwalkan mengadakan pembicaraan damai dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin bulan ini di Tokyo.
Rusia dan Jepang belum menandatangani perjanjian perdamaian pasca-Perang Dunia II, karena saling klaim untuk empat pulau Pasifik, yang disebut Kuril Selatan di Rusia dan Wilayah Utara di Jepang.
Keempat pulau itu dulunya milik Jepang, yang direbut oleh Uni Soviet setelah perang dan dimasukkan kedalam wilayah Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Tokyo menyatakan bahwa Moskow secara ilegal menduduki pulau-pulau tersebut.
Menurut deklarasi bersama yang ditandatangani pada tahun 1956, Rusia setuju untuk mengembalikan dua pulau setelah perjanjian damai bilateral ditandatangani, sementara Jepang menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut, bersikeras untuk mengembalikan keempat pulau.
"Saya tidak akan menyembunyikan bahwa kami masih memiliki perbedaan pandangan yang signifikan. Untuk memulai dengan posisi itu sangat bertentangan dan kami telah mengatakan ini lebih dari sekali," kata Lavrov.
"Tetapi kemauan politik para pemimpin kami untuk menormalkan sepenuhnya antara Rusia dan Jepang mendorong kami untuk mengaktifkan dialog ini," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe telah mendorong perjanjian internasional dengan Rusia tentang kepulauan itu. Dia dijadwalkan mengadakan pembicaraan damai dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin bulan ini di Tokyo.
(esn)
