Miliki Teknologi Canggih, Taiwan Kembangkan Taktik Lawan China

TAIPEI - Militer Taiwan mengumumkan sejumlah latihan perang skala besar dengan desain baru pada tahun ini untuk melawan ancaman China menggunakan kekuatan untuk mengontrol pulau itu.

Kepala perencanaan Kementerian Pertahanan Taiwan Mayor Jenderal Yeh Kuo-hui menjelaskan, pasukan bersenjata Taiwan rutin menggelar latihan perang semacam itu namun ada yang baru dalam latihan militer tahun ini.

“Latihan tahun ini disusun berdasarkan taktik baru untuk mempertahankan diri melawan kemungkinan invasi China,” ungkap Mayor Jenderal Yeh Kuo-hui, dilansir kantor berita Central News Agency.

China mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang memisahkan diri saat perang sipil 1949. Presiden China Xi Jinping mengulangi ancaman penggunaan kekuatan pada pidato 2 Januari lalu terkait Taiwan. Xi menyatakan China memiliki hak jika perlu untuk melawan intervensi kekuatan asing.

Meski Xi tidak menyebut nama Amerika Serikat (AS) namun Washington menjadi pemasok senjata terbesar bagi Taiwan dan secara legal akan merespon berbagai ancaman terhadap Taiwan.

Dengan tiga juta personil angkatan bersenjata dan memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia yakni USD173 miliar, China memiliki kekuatan militer melebihi Taiwan. Xi juga meningkatkan ancaman militer untuk menekan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang dianggap mendukung kemerdekaan.

Tsai merespon pidato Xi dengan menolak desakan untuk unifikasi dua pihak. “China harus menghadapi fakta eksistensi Taiwan,” tegas Tsai.

Militer Taiwan lebih kecil tapi memiliki teknologi yang canggih untuk menahan serangan China hingga bantuan asing tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi Taiwan meningkat dari mengalahkan pasukan China yang mendarat di pulau itu hingga memukul mundur invasi udara dan laut.

Pekan lalu, Tsai menyeru dunia internasional memberikan dukungan pada demokrasi di pulau itu. Menurut Tsai, saat ini cara hidup warga Taiwan mendapat ancaman terus-menerus dari China.

Tsai membuat seruan itu hanya beberapa hari setelah Presiden China Xi Jinping menegaskan tak ada satu pihak pun yang dapat mengubah fakta bahwa Taiwan bagian dari China dan rakyat di antara Selat Taiwan harus mengupayakan reunifikasi.

“Kami harap masyarakat internasional menganggap itu serius dan dapat menyuarakan dukungan dan membantu kami,” papar Tsai pada jurnalis di Taipei, merujuk ancaman China yang akan menggunakan kekuatan untuk mengontrol Taiwan.

Tsai menambahkan, jika masyarakat internasional tidak mendukung satu negara demokratis yang sedang terancam, mungkin akan ada lagi negara lain yang bernasib serupa. “Kita mungkin harus bertanya negara mana yang mungkin menjadi giliran selanjutnya?” tutur Tsai, dilansir Reuters.

Dia menegaskan Taiwan tidak akan menerima kesepakatan politik “satu negara, dua sistem” dengan China. Menurut Tsai, semua negosiasi lintas Selat harus dilakukan pada basis pemerintah ke pemerintah.

Presiden China Xi Jinping menyatakan China memiliki hak menggunakan kekuatan untuk membawa Taiwan dalam kontrolnya tapi akan mendahulukan reunifikasi damai. Dia juga menegaskan pasukan bersenjata harus memperkuat kewaspadaan dan melakukan segalanya untuk siap perang.

Penegasan itu diungkapkan Xi saat bertemu jajaran petinggi militer pada Sabtu (5/1). China memperkuat pasukan bersenjata di tengah konflik wilayah di Laut China Selatan dan eskalasi ketegangan dengan AS dalam isu dagang dan status Taiwan.

“Xi menyatakan saat rapat otoritas militer tertinggi bahwa China menghadapi peningkatan risiko dan tantangan serta angkatan bersenjata harus bekerja menjamin keamanan dan kebutuhan pembangunan,” papar laporan kantor berita Xinhua.

Xi yang memimpin Komisi Militer Sentral itu menegaskan, pasukan bersenjata harus menyusun strategi untuk era baru dan bertanggung jawab untuk persiapan dan menggelar perang. “Dunia menghadapi periode tantangan besar yang tidak pernah terlihat dalam seabad dan China masih dalam periode penting peluang strategis untuk pembangunan,” ujar Xi.

Dia menjelaskan, pasukan bersenjata perlu merespon cepat kedaruratan, kebutuhan peningkatan kemampuan operasi gabungan dan jenis baru pasukan tempur. Komentar ini muncul setelah pernyataannya bahwa China masih memiliki hak untuk menggunakan kekuatannya mencapai reunifikasi dengan Taiwan dan mencegah kemerdekaan pulau itu.