Palestina Berjanji Gagalkan Resolusi Anti Hamas
A
A
A
YERUSALEM - Beberapa faksi Palestina telah menolak resolusi Amerika Serikat (AS) yang mengutuk Hamas karena menembakkan roket ke Israel. Majelis Umum PBB diharapkan akan memberikan suara pada hari Kamis tentang resolusi, yang mengecam Hamas karena berulang kali menembakkan roket ke Israel dan karena menghasut kekerasan.
Resolusi AS juga menuntut agar Hamas dan kelompok teroris lainnya di Jalur Gaza berhenti menggunakan "alat pembakar udara" - mengacu pada layang-layang api dan balon yang diluncurkan dari daerah kantong Hamas menuju Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa Hamas dan para pesaingnya dalam faksi Fatah yang berkuasa telah mengadakan konsultasi dalam beberapa hari terakhir, untuk menggagalkan resolusi AS. Mereka mengatakan bahwa perwakilan dari dua pihak Palestina yang berseteru sepakat bahwa, jika diadopsi, resolusi itu akan berbahaya tidak hanya bagi Hamas, tetapi juga bagi semua faksi Palestina khususnya dan untuk Palestina pada umumnya.
Sumber-sumber mengatakan bahwa Fatah tidak dapat mendukung resolusi AS karena takut dituduh "berkolusi" dengan pemerintah AS dan Israel terhadap kelompok Palestina.
Orotitas Palestina dan Fatah telah menyuarakan oposisi yang kuat terhadap prakarsa AS.
"Pemimpin Palestina memimpin pertempuran di PBB untuk mencegah AS dari mengkriminalisasi Hamas dengan melabelinya sebagai kelompok teroris," kata Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat kepada stasiun radio Voice of Palestine.
"Hamas akan tetap menjadi gerakan Palestina, apakah kita setuju atau tidak setuju dengan itu," sambung Erekat seperti dikutip dari Jerusalem Post, Selasa (4/12/2018).
Azzam al-Ahmed, seorang pejabat senior Fatah, mengatakan bahwa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah menginstruksikan utusan Palestina kepada PBB untuk bekerja ke arah menggagalkan resolusi AS.
"Hamas adalah bagian dari rakyat Palestina, dan kami tidak akan menerima upaya apa pun untuk menambahkannya ke daftar kelompok teror," Ahmed mengatakan pada situs berita Arabi 21.
Dia menyatakan harapan bahwa posisi positif Otoritas Palestina akan mendorong Hamas untuk mengakhiri perselisihannya dengan Fatah.
Awal pekan ini, juru bicara Fatah Osama Qawassmeh juga menyuarakan oposisi yang kuat terhadap langkah AS untuk mengutuk Hamas.
Para pemimpin Hamas memuji Fatah atas oposisinya terhadap langkah AS. Pemimpin Hamas, Mousa Mohammed Abu Marzook mengatakan bahwa pendirian Fatah mencerminkan kepentingan nasional dari orang yang hidup di bawah pendudukan.
Pada hari Senin, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menelepon Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan mendesaknya untuk membantu Palestina untuk menggagalkan resolusi AS. Haniyeh mengatakan kepada menteri Turki bahwa resolusi yang diusulkan itu berbahaya bagi perjuangan rakyat Palestina dan sejarah panjang mereka.
Pemimpin Hamas mengatakan bahwa resolusi itu bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional yang melegitimasi perlawanan terhadap pendudukan dengan semua metode.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Haniyeh mengutip menteri luar negeri Turki yang mengatakan bahwa Turki menganggap resolusi AS untuk bias mendukung Israel. Turki akan melakukan yang terbaik untuk mencegah resolusi AS dari disetujui oleh Majelis Umum PBB, menteri luar negeri Turki dilaporkan meyakinkan Haniyeh.
Pemimpin Hamas juga telah menelepon para pemimpin dunia lainnya untuk mendesak mereka menentang resolusi AS, tambah pernyataan itu, tanpa menyebutkan nama pemimpin sebeut.
Pejabat Hamas lainnya, Izzat al-Risheq, mengatakan bahwa gerakannya melancarkan kampanye diplomatik di arena internasional untuk menggagalkan resolusi AS. Hamas, katanya, juga telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyatakan kemarahan atas upaya lanjutan AS untuk mendukung Israel.
Resolusi AS juga menuntut agar Hamas dan kelompok teroris lainnya di Jalur Gaza berhenti menggunakan "alat pembakar udara" - mengacu pada layang-layang api dan balon yang diluncurkan dari daerah kantong Hamas menuju Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa Hamas dan para pesaingnya dalam faksi Fatah yang berkuasa telah mengadakan konsultasi dalam beberapa hari terakhir, untuk menggagalkan resolusi AS. Mereka mengatakan bahwa perwakilan dari dua pihak Palestina yang berseteru sepakat bahwa, jika diadopsi, resolusi itu akan berbahaya tidak hanya bagi Hamas, tetapi juga bagi semua faksi Palestina khususnya dan untuk Palestina pada umumnya.
Sumber-sumber mengatakan bahwa Fatah tidak dapat mendukung resolusi AS karena takut dituduh "berkolusi" dengan pemerintah AS dan Israel terhadap kelompok Palestina.
Orotitas Palestina dan Fatah telah menyuarakan oposisi yang kuat terhadap prakarsa AS.
"Pemimpin Palestina memimpin pertempuran di PBB untuk mencegah AS dari mengkriminalisasi Hamas dengan melabelinya sebagai kelompok teroris," kata Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat kepada stasiun radio Voice of Palestine.
"Hamas akan tetap menjadi gerakan Palestina, apakah kita setuju atau tidak setuju dengan itu," sambung Erekat seperti dikutip dari Jerusalem Post, Selasa (4/12/2018).
Azzam al-Ahmed, seorang pejabat senior Fatah, mengatakan bahwa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah menginstruksikan utusan Palestina kepada PBB untuk bekerja ke arah menggagalkan resolusi AS.
"Hamas adalah bagian dari rakyat Palestina, dan kami tidak akan menerima upaya apa pun untuk menambahkannya ke daftar kelompok teror," Ahmed mengatakan pada situs berita Arabi 21.
Dia menyatakan harapan bahwa posisi positif Otoritas Palestina akan mendorong Hamas untuk mengakhiri perselisihannya dengan Fatah.
Awal pekan ini, juru bicara Fatah Osama Qawassmeh juga menyuarakan oposisi yang kuat terhadap langkah AS untuk mengutuk Hamas.
Para pemimpin Hamas memuji Fatah atas oposisinya terhadap langkah AS. Pemimpin Hamas, Mousa Mohammed Abu Marzook mengatakan bahwa pendirian Fatah mencerminkan kepentingan nasional dari orang yang hidup di bawah pendudukan.
Pada hari Senin, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menelepon Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan mendesaknya untuk membantu Palestina untuk menggagalkan resolusi AS. Haniyeh mengatakan kepada menteri Turki bahwa resolusi yang diusulkan itu berbahaya bagi perjuangan rakyat Palestina dan sejarah panjang mereka.
Pemimpin Hamas mengatakan bahwa resolusi itu bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional yang melegitimasi perlawanan terhadap pendudukan dengan semua metode.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Haniyeh mengutip menteri luar negeri Turki yang mengatakan bahwa Turki menganggap resolusi AS untuk bias mendukung Israel. Turki akan melakukan yang terbaik untuk mencegah resolusi AS dari disetujui oleh Majelis Umum PBB, menteri luar negeri Turki dilaporkan meyakinkan Haniyeh.
Pemimpin Hamas juga telah menelepon para pemimpin dunia lainnya untuk mendesak mereka menentang resolusi AS, tambah pernyataan itu, tanpa menyebutkan nama pemimpin sebeut.
Pejabat Hamas lainnya, Izzat al-Risheq, mengatakan bahwa gerakannya melancarkan kampanye diplomatik di arena internasional untuk menggagalkan resolusi AS. Hamas, katanya, juga telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyatakan kemarahan atas upaya lanjutan AS untuk mendukung Israel.
(ian)