China Terus Bangun Struktur Baru

BEIJING - China telah memasang platform baru di bagian terpencil Kepulauan Paracel di wilayah sengketa Laut China Selatan yang dapat digunakan untuk tujuan militer.

Laporan lembaga analis Center for Strategic and International Studies (CSIS) Inisiatif Transparansi Maritim Asia Washington itu berdasarkan citra satelit terbaru. Perairan strategis itu sebagian besar diklaim oleh China yang terus melanjutkan pembangunan instalasi militer dan lainnya di beberapa pulau buatan. Aktivitas China itu membuat khawatir negara-negara di kawasan dan Amerika Serikat (AS).

Menurut CSIS, citra satelit menunjukkan struktur baru di Bombay Reef dengan bagian atas berupa panel surya dan radome yakni kubah tertutup yang melindungi antena radar. “Pembangunan ini menarik karena lokasi strategis Bombay Reef dan kemungkinan pembangunan cepat struktur itu dapat diulangi di bagian lain di Laut China Selatan,” ungkap pernyataan CSIS, dikutip kantor berita Reuters.

“Bombay Reef berbatasan langsung dengan jalur pelayaran utama yang membentang antara Kepulauan Paracel dan Spratly ke selatan, menjadikannya lokasi menarik untuk susunan sensor yang memperluas radar China atau pengumpulan sinyal intelijen di jalur laut yang penting itu,” papar CSIS.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) China tidak merespon permintaan untuk komentar atas laporan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Geng Shuang menjelaskan, kedaulatan China atas Kepulauan Paracel tidak diperselisihkan dan tidak salah bagi China melakukan pekerjaan konstruksi di wilayahnya sendiri. “Untuk situasi yang Anda sebut, saya tidak memahaminya,” kata Geng saat konferensi pers kemarin.

Vietnam juga mengklaim beberapa bagian wilayah Paracel. Kemlu Vietnam belum merespon permintaan komentar itu.

Secara terpisah, surat kabar China Study Times menyatakan Beijing harus lebih fokus membangun fasilitas sipil di kepulauan di Laut China Selatan dan mengurangi penekanan pada militer untuk meredam kekhawatiran regional tentang niat Beijing.

“Tanpa kekuatan penangkal kuat oleh militer kita di Laut China Selatna, maka melindungi perdamaian dan stabilitas regional hanya akan menjadi teori dan hanya jadi apa yang kita harapkan,” papar Study Times.

Meski demikian, Study Times menyatakan harus ada peran lebih besar bagi aktor-aktor non-militer di Laut China Selatan. “Berbagai fasilitas di gugusan karang dan kepulauan di Laut China Selatan harus lebih untuk sipil dan mengurangi militer,” ungkap Study Times.

Itu artinya, yang jadi fokus lebih utama adalah membangun lampu mercusuar, bandara sipil, search and rescue (SAR) maritim, riset sains dan perkiraan cuaca. “Seperti yang pemerintah China berulang kali tekankan, setelah penyelesaian pembangunan berbagai fasilitas pulau, mereka akan secara aktif menyediakan produk dan layanan keamanan publik terkait ke negara-negara regional,” ujar Study Times.

Ini akan membantu komunitas internasional dengan berbagai hal seperti operasi kontra-teror dan anti-perompakan, untuk bersama menjaga perdamaian dan keamanan di Laut China Selatan.

China menyatakan beberapa fasilitas sipil di kepulauan itu untuk digunakan oleh negara lain di kawasan tapi pemerintah hanya memberi sedikit rincian tentang bagaimana itu dapat dilaksanakan. Kepulauan yang diduduki China di Laut China Selatan dibatasi untuk warga asing dengan akses dikontrol Tentara Pembebasan Rakyat China meski secara teknis administasi menjadi bagian dari provinsi Hainan, China.

Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Brunei juga mengklaim wilayah di Laut China Selatan. Beijing sering mengkritik AS dan aliansinya yang menggelar operasi kebebasan navigasi dekat kepulauan yang dikontrol China. AS awal bulan ini mendesak China menghentikan militerisasi Laut China Selatan.

China menyatakan pihaknya berhak membangun fasilitas pertahanan yang diperlukan di tempat yang dianggap sebagai wilayahnya. Beijing juga mendesak Washington berhenti mengirim kapal perang dan pesawat militer mendekati kepulauan yang dikontrol China. (Syarifudin)