Terungkap! Anggaran Kamp Penjara Muslim Uighur
Rabu, 07 November 2018 - 00:38 WIB
Terungkap! Anggaran Kamp Penjara Muslim Uighur
A
A
A
BEIJING - Laporan terbaru berhasil mengungkap jika China telah meningkatkan belanja keamanan secara besar-besaran pada tahun 2017 di wilayah Xinjiang, barat laut negara itu. Di wilayah itu, ratusan ribu Muslim diduga telah ditahan pemerintah komunis China.
Lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Jamestown Foundation mengatakan, pengeluaran di daerah itu menjelaskan hampir semua pembangunan fasilitas terkait keamanan naik sebesar 213% antara 2016 dan 2017.
Sebelumnya, data satelit menunjukkan lonjakan fasilitas keamanan baru di tahun 2017.
Baca Juga: China Perluas Kamp-kamp Tahanan untuk Muslim Xinjiang
Meski begitu, China mengatakan kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan.
Namun menurut data anggaran yang ditinjau oleh akademisi Jerman Adrian Zenz atas laporan tersebut, pengeluaran untuk pelatihan kejuruan di Xinjiang justru menurun sebesar 7% pada tahun 2017. Sementara pengeluaran untuk pembangunan terkait keamanan meningkat hampir USD2,9 miliar.
"Angka anggaran Xinjiang mencerminkan pola pengeluaran yang konsisten dengan pembangunan dan operasi kamp pendidikan ulang politik yang sangat aman yang dirancang untuk memenjarakan ratusan ribu orang (Uighur) dengan proses seminimal mungkin," terang Zenz seperti dikutip dari BBC, Rabu (7/10/2018).
Zenz sebelumnya telah menyatakan, berdasarkan dokumen tender pemerintah lokal, bahwa setidaknya beberapa ratus ribu dan mungkin lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya mungkin telah ditahan di Xinjiang.
Perkiraan tersebut juga dikutip tim panel hak asasi manusia PBB awal tahun ini. China membantah fasilitas itu adalah kamp interniran.
Pejabat tinggi di wilayah itu malah mengatakan bahwa pendidikan kejuruan dan program pelatihan membantu orang untuk memikirkan kesalahan mereka dan melihat dengan jelas esensi dan bahaya terorisme dan ekstremisme agama.
Menurut pejabat daerah, pada kelas-kelas itu dibagikan pendidikan sejarah, bahasa, dan budaya China.
Mantan tahanan Uighur yang kini tinggal di luar negeri mengatakan kepada BBC bahwa mereka harus menyanyikan lagu-lagu Partai Komunis di kamp-kamp, dan membaca hukum secara benar atau menghadapi pemukulan. Seorang pria mengatakan dia ditahan pada tahun 2015 setelah polisi menemukan gambar seorang wanita mengenakan kerudung wajah di teleponnya.
Zenz, seorang antropolog dan ahli kebijakan etnis China di Sekolah Kebudayaan dan Teologi Eropa di Jerman, juga menemukan kamp-kamp itu dibangun oleh organisasi yang sama yang mengawasi sistem pendidikan ulang tenaga kerja China yang sekarang telah dihapus.
Secara terpisah pada hari Selasa, catatan hak asasi manusia China ditinjau di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
Menanggapi kekhawatiran Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat (AS) tentang penahanan massal, perwakilan China Le Yucheng mengatakan negaranya tidak akan menerima tuduhan politik dari beberapa negara yang penuh dengan bias.
Dia menegaskan bahwa China harus bebas untuk memilih jalurnya sendiri ketika menyangkut hak asasi manusia.
AS mengatakan akan mempertimbangkan sanksi terhadap China atas kebijakannya, yang menurut Human Rights Watch melanggar hak atas kebebasan berekspresi, agama dan privasi.
Lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Jamestown Foundation mengatakan, pengeluaran di daerah itu menjelaskan hampir semua pembangunan fasilitas terkait keamanan naik sebesar 213% antara 2016 dan 2017.
Sebelumnya, data satelit menunjukkan lonjakan fasilitas keamanan baru di tahun 2017.
Baca Juga: China Perluas Kamp-kamp Tahanan untuk Muslim Xinjiang
Meski begitu, China mengatakan kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan.
Namun menurut data anggaran yang ditinjau oleh akademisi Jerman Adrian Zenz atas laporan tersebut, pengeluaran untuk pelatihan kejuruan di Xinjiang justru menurun sebesar 7% pada tahun 2017. Sementara pengeluaran untuk pembangunan terkait keamanan meningkat hampir USD2,9 miliar.
"Angka anggaran Xinjiang mencerminkan pola pengeluaran yang konsisten dengan pembangunan dan operasi kamp pendidikan ulang politik yang sangat aman yang dirancang untuk memenjarakan ratusan ribu orang (Uighur) dengan proses seminimal mungkin," terang Zenz seperti dikutip dari BBC, Rabu (7/10/2018).
Zenz sebelumnya telah menyatakan, berdasarkan dokumen tender pemerintah lokal, bahwa setidaknya beberapa ratus ribu dan mungkin lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya mungkin telah ditahan di Xinjiang.
Perkiraan tersebut juga dikutip tim panel hak asasi manusia PBB awal tahun ini. China membantah fasilitas itu adalah kamp interniran.
Pejabat tinggi di wilayah itu malah mengatakan bahwa pendidikan kejuruan dan program pelatihan membantu orang untuk memikirkan kesalahan mereka dan melihat dengan jelas esensi dan bahaya terorisme dan ekstremisme agama.
Menurut pejabat daerah, pada kelas-kelas itu dibagikan pendidikan sejarah, bahasa, dan budaya China.
Mantan tahanan Uighur yang kini tinggal di luar negeri mengatakan kepada BBC bahwa mereka harus menyanyikan lagu-lagu Partai Komunis di kamp-kamp, dan membaca hukum secara benar atau menghadapi pemukulan. Seorang pria mengatakan dia ditahan pada tahun 2015 setelah polisi menemukan gambar seorang wanita mengenakan kerudung wajah di teleponnya.
Zenz, seorang antropolog dan ahli kebijakan etnis China di Sekolah Kebudayaan dan Teologi Eropa di Jerman, juga menemukan kamp-kamp itu dibangun oleh organisasi yang sama yang mengawasi sistem pendidikan ulang tenaga kerja China yang sekarang telah dihapus.
Secara terpisah pada hari Selasa, catatan hak asasi manusia China ditinjau di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
Menanggapi kekhawatiran Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat (AS) tentang penahanan massal, perwakilan China Le Yucheng mengatakan negaranya tidak akan menerima tuduhan politik dari beberapa negara yang penuh dengan bias.
Dia menegaskan bahwa China harus bebas untuk memilih jalurnya sendiri ketika menyangkut hak asasi manusia.
AS mengatakan akan mempertimbangkan sanksi terhadap China atas kebijakannya, yang menurut Human Rights Watch melanggar hak atas kebebasan berekspresi, agama dan privasi.
(ian)
