RI dan 8 Negara Sepakat Berantas Penyebaran Terorisme via Medsos
Selasa, 06 November 2018 - 20:30 WIB
RI dan 8 Negara Sepakat Berantas Penyebaran Terorisme via Medsos
A
A
A
JAKARTA - Pemberantasan penyebaran paham terorisme di media sosial, khususnya di Twitter menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan sub-regional mengenai terorisme. Pertemuan ini diketuai oleh Indonesia dan Australia, dan turut diikuti oleh Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar dan Thailand.
Menkopolhukam Wiranto dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton menuturkan, isu penanggulangan terorisme di media sosial diangkat karena banyak kelompok teroris menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham mereka, dan juga mengajari anggota mereka untuk membuat perencanaan aksi teror.
"Itu menjadi topik pembahasan, sebab dengan kemajuan teknologi, berkembangnya media sosial dengan menggunakan teknologi yang terus berkembang. Maka, selain nilai positif, proses pembelajaran, komunikasi lebih cepat, e-commerce ternyata terorisme juga menggunakan ini untuk brainwash, mempengaruhi, memberi pelajaran merakit bom, ini semua lewat media sosial," ucap Wiranto pada Selasa (6/11).
"Karena itu kita jadi melakukan pembicaraan bagaimana swasta yang mengelola media sosial dengan pemerintah bisa kerja sama untuk bisa mem-block penggunaan media sosial untuk kepentingan-kepentingan kejahatan," sambungnya.
Dia lalu menuturkan, sudah ada kesepakatan bersama bahwa kelompok kerja akan mengembangkan apa yang bisa semua pihak lakukan secara efektif, untuk membentuk aksi bersama untuk menanggulangi bagaimana penggunaan media soaial untuk kejahatan bisa diredam.
Dutton, pada giliramnya menyatakan bahwa perusahaan media sosial, seperti Twitter memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran paham-paham radikalisme dan terorisme beredar di media sosial mereka. Dia menyambut baik keputusan Twitter yang siap bekerjasama dengan pemerintah untuk memberangus terorisme di media sosial.
"Perusahaan-perusahaan itu harus berbagi tanggung jawab dengan pemerintah, di Australia cukup sulit untuk mengajak perusahaan untuk berdiskusi. Jadi, saya menyambut Twitter hadir di pertemuan ini, sebagai perwakilan perusahaan media sosial. Sangat penting untuk berbagi tanggung jawab," ungkapnya.
Menkopolhukam Wiranto dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton menuturkan, isu penanggulangan terorisme di media sosial diangkat karena banyak kelompok teroris menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham mereka, dan juga mengajari anggota mereka untuk membuat perencanaan aksi teror.
"Itu menjadi topik pembahasan, sebab dengan kemajuan teknologi, berkembangnya media sosial dengan menggunakan teknologi yang terus berkembang. Maka, selain nilai positif, proses pembelajaran, komunikasi lebih cepat, e-commerce ternyata terorisme juga menggunakan ini untuk brainwash, mempengaruhi, memberi pelajaran merakit bom, ini semua lewat media sosial," ucap Wiranto pada Selasa (6/11).
"Karena itu kita jadi melakukan pembicaraan bagaimana swasta yang mengelola media sosial dengan pemerintah bisa kerja sama untuk bisa mem-block penggunaan media sosial untuk kepentingan-kepentingan kejahatan," sambungnya.
Dia lalu menuturkan, sudah ada kesepakatan bersama bahwa kelompok kerja akan mengembangkan apa yang bisa semua pihak lakukan secara efektif, untuk membentuk aksi bersama untuk menanggulangi bagaimana penggunaan media soaial untuk kejahatan bisa diredam.
Dutton, pada giliramnya menyatakan bahwa perusahaan media sosial, seperti Twitter memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran paham-paham radikalisme dan terorisme beredar di media sosial mereka. Dia menyambut baik keputusan Twitter yang siap bekerjasama dengan pemerintah untuk memberangus terorisme di media sosial.
"Perusahaan-perusahaan itu harus berbagi tanggung jawab dengan pemerintah, di Australia cukup sulit untuk mengajak perusahaan untuk berdiskusi. Jadi, saya menyambut Twitter hadir di pertemuan ini, sebagai perwakilan perusahaan media sosial. Sangat penting untuk berbagi tanggung jawab," ungkapnya.
(esn)
