Pertimbangkan Pindahkan Kedubes, Palestina Kecam Australia
A
A
A
YERUSALEM - Delegasi Otoritas Palestina untuk Australia mengecam pengumuman Perdana Menteri Australia yang menyatakan akan mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaan besar negaranya ke Yerusalem. Menurut delegasi Otoritas Palestina pengumuman tersebut "sangat mengganggu."
Ditambahkan oleh delegasi Otoritas Palestina bahwa pengumuman itu akan mendorong upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan cara meninggalkan isu Yerusalem dan pengungsi di luar meja perundingan.
“Keuntungan politik jangka pendek yang dapat diperoleh dengan memindahkan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem tentu saja akan dikalahkan oleh kerugian baik bagi kedudukan internasional Australia dan dalam hubungannya dengan negara-negara Arab dan negara-negara mayoritas Muslim dan komunitas internasional secara lebih luas,” kata delegasi Otoritas Palestina seperti dikutip dari Times of Israel, Selasa (16/10/2018).
Dalam sebuah pernyataan, ia mendesak Canberra untuk berhati-hati dan bijaksana terhadap masalah status akhir yang peka ini dan untuk secara serius mempertimbangkan konsekuensi dari langkah semacam itu.
Sementara itu diplomat top Palestina di Australia, Izzat Salah Abudulhadi, dilaporkan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari 12 negara Timur Tengah guna membahas perkembangan terakhir.
Seperti diwartakan sebelumnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk memindahkan kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Morrison mengaku usulan tersebut datang dari mantan Duta Besar Australia untuk Israel, Dave Sharma. Sharma adalah salah satu kandidat dari Partai Liberal Konservatif Morrison dalam pemilu sela yang penting di wilayah Wentworth, Sydney dengan populasi Yahudi yang besar.
Ketika pemerintah memaksa mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull lengser, ia mundur dari Parlemen. Jika Sharma tidak terpilih sebagai anggota parlemen yang baru untuk Wentworth, pemerintahan Morrison akan kehilangan mayoritas kursil tunggal di parlemen.
Ditambahkan oleh delegasi Otoritas Palestina bahwa pengumuman itu akan mendorong upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan cara meninggalkan isu Yerusalem dan pengungsi di luar meja perundingan.
“Keuntungan politik jangka pendek yang dapat diperoleh dengan memindahkan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem tentu saja akan dikalahkan oleh kerugian baik bagi kedudukan internasional Australia dan dalam hubungannya dengan negara-negara Arab dan negara-negara mayoritas Muslim dan komunitas internasional secara lebih luas,” kata delegasi Otoritas Palestina seperti dikutip dari Times of Israel, Selasa (16/10/2018).
Dalam sebuah pernyataan, ia mendesak Canberra untuk berhati-hati dan bijaksana terhadap masalah status akhir yang peka ini dan untuk secara serius mempertimbangkan konsekuensi dari langkah semacam itu.
Sementara itu diplomat top Palestina di Australia, Izzat Salah Abudulhadi, dilaporkan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari 12 negara Timur Tengah guna membahas perkembangan terakhir.
Seperti diwartakan sebelumnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk memindahkan kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Morrison mengaku usulan tersebut datang dari mantan Duta Besar Australia untuk Israel, Dave Sharma. Sharma adalah salah satu kandidat dari Partai Liberal Konservatif Morrison dalam pemilu sela yang penting di wilayah Wentworth, Sydney dengan populasi Yahudi yang besar.
Ketika pemerintah memaksa mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull lengser, ia mundur dari Parlemen. Jika Sharma tidak terpilih sebagai anggota parlemen yang baru untuk Wentworth, pemerintahan Morrison akan kehilangan mayoritas kursil tunggal di parlemen.
(ian)