Partai Buruh Ingin Pegawai Dapat Saham Perusahaan
Partai Buruh Ingin Pegawai Dapat Saham Perusahaan
A
A
A
LIVERPOOL - Perusahaan-perusahaan besar akan dipaksa memberikan sebanyak 10% saham dalam dana yang dimiliki dan dikelola bersama oleh para pegawainya.
Rencana itu sedang dibahas oposisi Inggris, Partai Buruh, kemarin. Partai Buruh yang dipimpin tokoh sosialis Jeremy Corbyn bergeser dari platform probisnis sayap tengah menjadi sayap kiri intervensionis. Dia menggunakan konferensi tahunan untuk merinci berbagai rencana membantu memperbanyak jumlah orang yang menikmati kesejahteraan ekonomi yang selama ini dikuasai sedikit orang.
Selama akhir pekan, Partai Buruh mengumumkan rencana untuk menasionalisasi berbagai industri penting dan memberi para pekerja sepertiga kursi di dewan perusahaan. Juru bicara bidang keuangan Partai Buruh John McDonnell menyatakan setiap perusahaan dengan lebih dari 250 pegawai harus membentuk “Dana Kepemilikan Inklusif”, memberikan sedikitnya 1% saham mereka dalam dana itu setiap tahun, hingga maksimal 10%.
“Bukti menunjukkan kepemilikan saham oleh pegawai meningkatkan produktivitas perusahaan dan mendorong pemikiran jangka panjang,” kata McDonnell saat konferensi Partai Buruh di Liverpool.
“Saham-saham akan dimiliki dan dikelola kolektif oleh para pekerja. Pemegang saham akan memberi pekerja hak sama seperti pemegang saham lainnya untuk mengatakan idenya terkait arah perusahaan itu dan pembayaran dividen akan dilakukan langsung ke pekerja melalui dana tersebut,” ungkap McDonnell dikutip kantor berita Reuters. McDonnell mencontohkan Jerman yang para pekerjanya duduk di dewan perusahaan.
Meski demikian, Kamar Dagang Inggris mengkritik rencana Partai Buruh itu karena dianggap dapat menghalangi orang berinvestasi di Inggris. “Tolong semua orang jangan dibodohi. Proposal Partai Buruh merupakan pengambilan pajak dan berlebihan dalam banyak cara bisnis kita berjalan. Di saat puncak ketidakpastian Brexit, saat Partai Buruh harus menyusun cara mendukung kepercayaan bisnis dan investasi, mereka mengumumkan kebijakan yang memberi hasil berlawanan,” kata Adam Marshall dari Kamar Dagang Inggris.
Sesuai rencana itu, pembayaran dividen individu akan mencapai 500 poundsterling per tahun. Sisanya akan ditransfer kembali untuk layanan publik dalam bentuk dividen sosial dalam dana nasional yang bernilai 2,1 miliar poundsterling pada akhir periode pertama pemerintahan Partai Buruh.
Rencana itu sedang dibahas oposisi Inggris, Partai Buruh, kemarin. Partai Buruh yang dipimpin tokoh sosialis Jeremy Corbyn bergeser dari platform probisnis sayap tengah menjadi sayap kiri intervensionis. Dia menggunakan konferensi tahunan untuk merinci berbagai rencana membantu memperbanyak jumlah orang yang menikmati kesejahteraan ekonomi yang selama ini dikuasai sedikit orang.
Selama akhir pekan, Partai Buruh mengumumkan rencana untuk menasionalisasi berbagai industri penting dan memberi para pekerja sepertiga kursi di dewan perusahaan. Juru bicara bidang keuangan Partai Buruh John McDonnell menyatakan setiap perusahaan dengan lebih dari 250 pegawai harus membentuk “Dana Kepemilikan Inklusif”, memberikan sedikitnya 1% saham mereka dalam dana itu setiap tahun, hingga maksimal 10%.
“Bukti menunjukkan kepemilikan saham oleh pegawai meningkatkan produktivitas perusahaan dan mendorong pemikiran jangka panjang,” kata McDonnell saat konferensi Partai Buruh di Liverpool.
“Saham-saham akan dimiliki dan dikelola kolektif oleh para pekerja. Pemegang saham akan memberi pekerja hak sama seperti pemegang saham lainnya untuk mengatakan idenya terkait arah perusahaan itu dan pembayaran dividen akan dilakukan langsung ke pekerja melalui dana tersebut,” ungkap McDonnell dikutip kantor berita Reuters. McDonnell mencontohkan Jerman yang para pekerjanya duduk di dewan perusahaan.
Meski demikian, Kamar Dagang Inggris mengkritik rencana Partai Buruh itu karena dianggap dapat menghalangi orang berinvestasi di Inggris. “Tolong semua orang jangan dibodohi. Proposal Partai Buruh merupakan pengambilan pajak dan berlebihan dalam banyak cara bisnis kita berjalan. Di saat puncak ketidakpastian Brexit, saat Partai Buruh harus menyusun cara mendukung kepercayaan bisnis dan investasi, mereka mengumumkan kebijakan yang memberi hasil berlawanan,” kata Adam Marshall dari Kamar Dagang Inggris.
Sesuai rencana itu, pembayaran dividen individu akan mencapai 500 poundsterling per tahun. Sisanya akan ditransfer kembali untuk layanan publik dalam bentuk dividen sosial dalam dana nasional yang bernilai 2,1 miliar poundsterling pada akhir periode pertama pemerintahan Partai Buruh.
(don)
Explore More