Korsel Berencana Hapus Bebas Wajib Militer bagi Peraih Medali Emas
A
A
A
SEOUL - Korea Selatan (Korsel) disebut berusaha untuk merevisi program pembebasan wajib militernya untuk atlet, di tengah panggilan untuk pengetatan aturan setelah tim sepak bola dan bisbol negara itu mendapat pembebasan usai meraih medali emas di Asia Games Jakarta-Palembang.
Layanan wajib militer adalah masalah yang sangat diperdebatkan di Korsel, di mana semua pria berbadan sehat harus menyelesaikan sekitar 21 bulan layanan militer sebagai bagian dari upaya untuk menjaga penghalang terhadap Korea Utara (Korut). Pengecualian ditawarkan kepada atlet yang memenangkan emas di Asian Games atau medali apa pun di Olimpiade.
Ki Chan-soo, komisioner Administrasi Ketenagakerjaan Militer, salah satu badan bagian dari Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas wajib militer, mengatakan bahwa peraturan itu dapat diubah.
"Kami merencanakan pemeriksaan ulang yang komprehensif dari sistem di bidang olahraga dan seni. Kami sudah kehabisan sumber daya personel militer jadi kami akan mulai dengan melihat apakah program pembebasan itu adil," ucap Chan-soo, seperti dilansir Reuters pada Senin (3/9).
Seorang pejabat di Administrasi Ketenagakerjaan Militer mengatakan bahwa Chan-soo berbicara pada prinsipnya dengan mempertimbangkan permintaan media dan parlemen baru-baru ini, dan tidak ada rencana khusus untuk peninjauan yang telah dibuat.
Kementerian Pertahanan Korsel juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya tidak mempertimbangkan perubahan dalam sistem untuk saat ini. Tetapi akan melakukan konsultasi antar-lembaga mengenai masalah ini.
Layanan wajib militer adalah masalah yang sangat diperdebatkan di Korsel, di mana semua pria berbadan sehat harus menyelesaikan sekitar 21 bulan layanan militer sebagai bagian dari upaya untuk menjaga penghalang terhadap Korea Utara (Korut). Pengecualian ditawarkan kepada atlet yang memenangkan emas di Asian Games atau medali apa pun di Olimpiade.
Ki Chan-soo, komisioner Administrasi Ketenagakerjaan Militer, salah satu badan bagian dari Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas wajib militer, mengatakan bahwa peraturan itu dapat diubah.
"Kami merencanakan pemeriksaan ulang yang komprehensif dari sistem di bidang olahraga dan seni. Kami sudah kehabisan sumber daya personel militer jadi kami akan mulai dengan melihat apakah program pembebasan itu adil," ucap Chan-soo, seperti dilansir Reuters pada Senin (3/9).
Seorang pejabat di Administrasi Ketenagakerjaan Militer mengatakan bahwa Chan-soo berbicara pada prinsipnya dengan mempertimbangkan permintaan media dan parlemen baru-baru ini, dan tidak ada rencana khusus untuk peninjauan yang telah dibuat.
Kementerian Pertahanan Korsel juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya tidak mempertimbangkan perubahan dalam sistem untuk saat ini. Tetapi akan melakukan konsultasi antar-lembaga mengenai masalah ini.
(esn)