Fasilitasi Transaksi Korut, AS Sanksi Bank Rusia

WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada bank Rusia. Sanksi dijatuhkan karena memfasilitasi transaksi signifikan atas nama seseorang yang memiliki hubungan dengan program senjata Korea Utara (Korut) yang dilarang.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengatakan memasukkan Agrosoyuz Commercial Bank of Moscow ke daftar entitas dan orang-orang yang terkena sanksi atas tindakan yang diduga membantu Korut untuk menghindari sanksi Dewan Keamanan PBB.

OFAC mengatakan itu juga memasukkan Ri Jong-won, wakil wakil dari Bank Perdagangan Luar Negeri (FTB) yang didanai oleh Moskow - digambarkan sebagai bank devisa utama Korut.

"Tindakan hari ini menargetkan bank Rusia karena sengaja memfasilitasi transaksi signifikan atas nama individu yang ditunjuk untuk senjata-senjata yang berkaitan dengan kegiatan pemusnah massal sehubungan dengan Korea Utara," bunyi pernyataan OFAC seperti dikutip dari RFERL, Jumat (3/8/2018).

Dikatakan bahwa Agrosoyuz Commercial Bank yang terdaftar di Rusia melakukan transaksi keuangan atas nama Han Jang-su, wakil kepala perdagangan luar negeri yang berbasis di Moskow (FTB), bank devisa primer Korut.

OFAC mencatat bahwa Han dan FTB sebelumnya telah ditunjuk oleh ditandai oleh AS.

"Namun demikian, berlanjut hingga 2018, bank Rusia Agrosoyuz terus memberikan layanan kepada Han Jang-su, yang melanggar kewajiban Rusia di PBB," kata OFAC.

Dikatakan Agrosoyuz telah memiliki "hubungan panjang" dengan Korut dan telah memproses jutaan dolar dalam transaksi melalui rekening yang dimiliki oleh bank-bank Korut.

Pernyataan itu mengatakan OFAC juga menunjuk dua perusahaan depan FTB - Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd. dan Korea Ungum Corp.

"Amerika Serikat akan terus memberlakukan sanksi PBB dan AS serta menutup aliran pendapatan ilegal ke Korea Utara. Sanksi kami akan tetap berlaku sampai kami mencapai denuklirisasi akhir Korea yang sepenuhnya diverifikasi," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin.

Sanksi OFAC umumnya bertujuan untuk memblokir aset keuangan dan properti yang mungkin dimiliki perusahaan atau individu dalam yurisdiksi AS dan melarang warga AS melakukan transaksi dengan mereka.

Dewan Keamanan PBB telah menetapkan serangkaian sanksi yang bertujuan untuk menghilangkan aliran pendapatan penting bagi pemerintah Kim Jong-un di Pyongyang.

Presiden AS Donald Trump telah bertemu dengan Kim Jong-un dan keduanya telah menyatakan keinginan untuk denuklirisasi Semenanjung Korea.

Namun, para pejabat AS telah meminta semua negara untuk mematuhi sanksi PBB sampai Korut telah menyelesaikan denuklirisasi yang diverifikasi.