Inggris Duduki Kursi Presiden Dewan Keamanan PBB
Kamis, 02 Agustus 2018 - 22:37 WIB
Inggris Duduki Kursi Presiden Dewan Keamanan PBB
A
A
A
NEW YORK - Inggris dilaporkan menduduki kursi Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB untuk bulan Agustus. Inggris akan menggantikan posisi Swedia, yang menjabat sebagai Presiden DK PBB untuk bulan Juli.
Pada konferensi pers di markas besar PBB, Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce menyatakan agenda mereka selama sebulan kedepan adalah melanjutkan upaya para presiden sebelumnya untuk membuat anggota DK bersama secara produktif.
"Kami ingin memfokuskan DK pada bidang-bidang yang kami yakini dapat ditargetkan, dapat berorientasi aksi, dapat membuat perbedaan," kata Pierce, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (2/8).
Pierce menuturkan, sejumlah agenda yang akan diangkat di DK PBB selama sebulan kedepan adalah mengenai penggunaan senjata kimia di Suriah, perdamaian dan keamanan di Yaman, krisis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh serta konflik Israel-Palestina.
Mengenai apakah penelesaikan krisis politik di Siprus akan turut menjadi agenda Inggris selama menjabat sebagai Presiden DK PBBN, Stephen Hickey, Koordinator Politik di Misi Inggris ke PBB, mengatakan DK PBB berusaha menciptakan suasa yang kodusif untuk memulai proses pembicaraan di negara kepulauan itu.
Dia mengatakan Jane Holl Lute, yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres sebagai penasihat sementara untuk melakukan konsultasi di Siprus, telah bernegosiasi dengan kedua belah pihak yang bertikai di sana,.
"Begitu kami memiliki penilaian itu, kami akan membuat beberapa perhitungan tentang ke mana kami melangkah selanjutnya dalam hal proses politik. Lute akan memberi tahu Dewan Keamanan setelah dia menyelesaikan kunjungan dan negosiasinya," ucap Hickey.
Siprus telah terbagi sejak 1974, ketika kudeta Siprus-Yunani diikuti oleh kekerasan terhadap warga Turki yang tinggal disana dan intervensi Ankara sebagai kekuatan penjamin.
Pada konferensi pers di markas besar PBB, Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce menyatakan agenda mereka selama sebulan kedepan adalah melanjutkan upaya para presiden sebelumnya untuk membuat anggota DK bersama secara produktif.
"Kami ingin memfokuskan DK pada bidang-bidang yang kami yakini dapat ditargetkan, dapat berorientasi aksi, dapat membuat perbedaan," kata Pierce, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (2/8).
Pierce menuturkan, sejumlah agenda yang akan diangkat di DK PBB selama sebulan kedepan adalah mengenai penggunaan senjata kimia di Suriah, perdamaian dan keamanan di Yaman, krisis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh serta konflik Israel-Palestina.
Mengenai apakah penelesaikan krisis politik di Siprus akan turut menjadi agenda Inggris selama menjabat sebagai Presiden DK PBBN, Stephen Hickey, Koordinator Politik di Misi Inggris ke PBB, mengatakan DK PBB berusaha menciptakan suasa yang kodusif untuk memulai proses pembicaraan di negara kepulauan itu.
Dia mengatakan Jane Holl Lute, yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres sebagai penasihat sementara untuk melakukan konsultasi di Siprus, telah bernegosiasi dengan kedua belah pihak yang bertikai di sana,.
"Begitu kami memiliki penilaian itu, kami akan membuat beberapa perhitungan tentang ke mana kami melangkah selanjutnya dalam hal proses politik. Lute akan memberi tahu Dewan Keamanan setelah dia menyelesaikan kunjungan dan negosiasinya," ucap Hickey.
Siprus telah terbagi sejak 1974, ketika kudeta Siprus-Yunani diikuti oleh kekerasan terhadap warga Turki yang tinggal disana dan intervensi Ankara sebagai kekuatan penjamin.
(esn)
