Korut Bersedia Denuklirisasi, Rusia Serukan Pengurangan Sanksi
Sabtu, 16 Juni 2018 - 19:00 WIB
Korut Bersedia Denuklirisasi, Rusia Serukan Pengurangan Sanksi
A
A
A
MOSKOW - Rusia menyerukan untuk meringankan sanksi yang dikenakan pada Korea Utara (Korut). Pasalnya, Pyongyang telah setuju untuk melakukan denuklirisasi Semenanjung Korea.
"Modifikasi rezim sanksi yang dikenakan oleh Dewan Keamanan PBB pada DPRK adalah, dan seharusnya, salah satu komponen terpenting dari normalisasi di kawasan itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menggunakan akronim dari nama resmi Korut seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (16/6/2018).
Ia mengatakan kepada wartawan bahwa pengurangan sanksi bisa menjadi faktor serius yang berkontribusi terhadap penyelesaian politik dan diplomatik di Asia timur laut.
Zakharova mengatakan Rusia juga menginginkan sanksi sepihak yang dikenakan di atas larangan PBB untuk dicabut.
Dewan Keamanan PBB memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Korut setelah melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 2006 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS), telah memberlakukan lebih banyak sanksi mereka sendiri.
Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korut, telah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump untuk pembicaraan bersejarah di Singapura pada hari Selasa lalu dan keduanya menandatangani pernyataan bersama.
Dalam pernyataannya, Trump berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan kepada Korut, sementara Jong-un menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea.
"Modifikasi rezim sanksi yang dikenakan oleh Dewan Keamanan PBB pada DPRK adalah, dan seharusnya, salah satu komponen terpenting dari normalisasi di kawasan itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menggunakan akronim dari nama resmi Korut seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (16/6/2018).
Ia mengatakan kepada wartawan bahwa pengurangan sanksi bisa menjadi faktor serius yang berkontribusi terhadap penyelesaian politik dan diplomatik di Asia timur laut.
Zakharova mengatakan Rusia juga menginginkan sanksi sepihak yang dikenakan di atas larangan PBB untuk dicabut.
Dewan Keamanan PBB memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Korut setelah melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 2006 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS), telah memberlakukan lebih banyak sanksi mereka sendiri.
Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korut, telah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump untuk pembicaraan bersejarah di Singapura pada hari Selasa lalu dan keduanya menandatangani pernyataan bersama.
Dalam pernyataannya, Trump berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan kepada Korut, sementara Jong-un menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea.
(ian)
