Yordania Demo Besar, Raja Abdullah Diprediksi Pecat Perdana Menteri
Senin, 04 Juni 2018 - 10:18 WIB
Yordania Demo Besar, Raja Abdullah Diprediksi Pecat Perdana Menteri
A
A
A
AMMAN - Yordania diguncang demonstrasi besar-besaran setelah publik di negara Arab itu marah atas kebijakan ekonomi pemerintah. Raja Abdullah II diperkirakan akan memecat Perdana Menteri (PM) Hani Mulki pada Senin (4/6/2018) sebagai solusi meredam kemarahan rakyatnya.
Prediksi itu muncul dari sumber-sumber pemerintah Yordania. Seruan pemecatan PM Mulki telah bermunculan dalam serangkaian protes terhadap kenaikan pajak yang didukung IMF (International Monetary Fund).
Sejumlah sumber tersebut mengatakan Raja Abdullah telah memerintahkan Mulki untuk datang ke istananya pada hari Senin.
Mulki, seorang politisi yang ramah bisnis, diangkat sebagai PM Yordania pada Mei 2016. Dia diberi tanggung jawab menghidupkan kembali ekonomi yang lesu.
Kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang didukung oleh IMF telah bermunculan sejak kenaikan pajak penjualan umum yang tidak wajar pada awal tahun ini. Pemicu lainnya adalah penghapusan subsidi roti, barang pokok bagi warga miskin di negara tersebut.
Ribuan warga Yordania telah turun ke jalan-jalan di Amman, dan di kota-kota provinsi utama pada hari Minggu. Demo besar-besaran itu sebagai lanjutan dari protes massal yang dimulai sejak Rabu pekan lalu.
Para demonstran telah berkumpul di dekat kantor kabinet. Mereka bersedia bubar jika pemerintah membatalkan kenaikan pajak.
"Pemerintah telah membuat kami tidak punya uang, mereka telah meninggalkan kami dengan tidak ada lagi uang di kantong kami," teriak seorang pengunjuk rasa, yang dikutip Reuters, Senin (4/6/2018).
Serikat pekerja yang mewakili puluhan ribu karyawan baik di sektor publik maupun swasta juga telah menyerukan mogok kerja massal pada hari Rabu lalu setelah tuntutan mereka untuk pembatalan kenaikan pajak ditolak oleh pemerintah.
Pemerintah Yordania menyatakan kebijakan itu diambil karena negara sedang membutuhkan banyak dana untuk layanan publik. Menurut pemerintah, perubahan tagihan pajak akan mengurangi kesenjangan sosial dengan menempatkan beban yang lebih berat pada orang yang berpenghasilan tinggi.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa mengecam para politisi karena menghambur-hamburkan dana publik dan korupsi.
"Tuntutan kami sah. Tidak, tidak terhadap korupsi," kata para demonstran yang mendesak Raja Abdullah turun tangan dan menindak kejahatan korupsi.
Prediksi itu muncul dari sumber-sumber pemerintah Yordania. Seruan pemecatan PM Mulki telah bermunculan dalam serangkaian protes terhadap kenaikan pajak yang didukung IMF (International Monetary Fund).
Sejumlah sumber tersebut mengatakan Raja Abdullah telah memerintahkan Mulki untuk datang ke istananya pada hari Senin.
Mulki, seorang politisi yang ramah bisnis, diangkat sebagai PM Yordania pada Mei 2016. Dia diberi tanggung jawab menghidupkan kembali ekonomi yang lesu.
Kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang didukung oleh IMF telah bermunculan sejak kenaikan pajak penjualan umum yang tidak wajar pada awal tahun ini. Pemicu lainnya adalah penghapusan subsidi roti, barang pokok bagi warga miskin di negara tersebut.
Ribuan warga Yordania telah turun ke jalan-jalan di Amman, dan di kota-kota provinsi utama pada hari Minggu. Demo besar-besaran itu sebagai lanjutan dari protes massal yang dimulai sejak Rabu pekan lalu.
Para demonstran telah berkumpul di dekat kantor kabinet. Mereka bersedia bubar jika pemerintah membatalkan kenaikan pajak.
"Pemerintah telah membuat kami tidak punya uang, mereka telah meninggalkan kami dengan tidak ada lagi uang di kantong kami," teriak seorang pengunjuk rasa, yang dikutip Reuters, Senin (4/6/2018).
Serikat pekerja yang mewakili puluhan ribu karyawan baik di sektor publik maupun swasta juga telah menyerukan mogok kerja massal pada hari Rabu lalu setelah tuntutan mereka untuk pembatalan kenaikan pajak ditolak oleh pemerintah.
Pemerintah Yordania menyatakan kebijakan itu diambil karena negara sedang membutuhkan banyak dana untuk layanan publik. Menurut pemerintah, perubahan tagihan pajak akan mengurangi kesenjangan sosial dengan menempatkan beban yang lebih berat pada orang yang berpenghasilan tinggi.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa mengecam para politisi karena menghambur-hamburkan dana publik dan korupsi.
"Tuntutan kami sah. Tidak, tidak terhadap korupsi," kata para demonstran yang mendesak Raja Abdullah turun tangan dan menindak kejahatan korupsi.
(mas)
