Palestina: Relokasi Kedubes AS Tandai Hari Gelap untuk Perdamaian
Selasa, 15 Mei 2018 - 18:15 WIB
Palestina: Relokasi Kedubes AS Tandai Hari Gelap untuk Perdamaian
A
A
A
LONDON - Duta Besar Palestina untuk Inggris, Manuel Hassassian menyatakan, pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Yerusalem adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan menandai hari yang gelap untuk perdamaian.
"Hari ini adalah hari yang gelap untuk perdamaian dan hari yang gelap bagi orang Palestina," kata Hassassian dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (15/4).
"Pada malam peringatan 70 tahun pengusiran paksa orang-orang Palestina dan penghancuran masyarakat mereka, dalam apa yang kami namai Nakba, AS sedang memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB," sambungnya.
Dia lalu menyatakan bahwa Otoritas Palestina (PA) telah memutuskan semua kontak dengan pemerintahan AS saat ini atas dukungannya yang jelas bagi Israel. "PA harus menghadapi kenyataan baru dengan kegigihan dan pragmatisme," ucapnya.
Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan kecaman ketas atas pembukaan kedubes AS di Yerusalem. OKI menyebut pembukaan, yang menandai relokasi kedubes itu adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap hukum internasional.
OKI mengatakan bahwa status Al Quds Al Sharif atau Yerusalem adalah akar dari OKI, untuk Umat Muslim, dan untuk agama-agama lain. Oleh karena itu, lanjut OKI memerlukan perlindungan dan pelestarian dari dimensi spiritual, agama dan budaya yang unik, seperti yang disampaikan dalam resolusi PBB yang relevan dan penentuan status Yerusalem harus dan harus diselesaikan melalui negosiasi sesuai dengan Resolusi PBB yang relevan.
Organisasi itu menambahkan, mereka akan mengejar semua jalan hukum, politik, dan legislatif yang tersedia di tingkat nasional dan internasional untuk menghadapi dan menghentikan rezim pemukiman Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.
"Hari ini adalah hari yang gelap untuk perdamaian dan hari yang gelap bagi orang Palestina," kata Hassassian dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (15/4).
"Pada malam peringatan 70 tahun pengusiran paksa orang-orang Palestina dan penghancuran masyarakat mereka, dalam apa yang kami namai Nakba, AS sedang memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB," sambungnya.
Dia lalu menyatakan bahwa Otoritas Palestina (PA) telah memutuskan semua kontak dengan pemerintahan AS saat ini atas dukungannya yang jelas bagi Israel. "PA harus menghadapi kenyataan baru dengan kegigihan dan pragmatisme," ucapnya.
Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan kecaman ketas atas pembukaan kedubes AS di Yerusalem. OKI menyebut pembukaan, yang menandai relokasi kedubes itu adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap hukum internasional.
OKI mengatakan bahwa status Al Quds Al Sharif atau Yerusalem adalah akar dari OKI, untuk Umat Muslim, dan untuk agama-agama lain. Oleh karena itu, lanjut OKI memerlukan perlindungan dan pelestarian dari dimensi spiritual, agama dan budaya yang unik, seperti yang disampaikan dalam resolusi PBB yang relevan dan penentuan status Yerusalem harus dan harus diselesaikan melalui negosiasi sesuai dengan Resolusi PBB yang relevan.
Organisasi itu menambahkan, mereka akan mengejar semua jalan hukum, politik, dan legislatif yang tersedia di tingkat nasional dan internasional untuk menghadapi dan menghentikan rezim pemukiman Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.
(esn)
