Filipina Sesalkan Langkah Kuwait

MANILA - Konflik antara Kuwait dan Filipina terkait laporan pelecehan pada para pekerja Filipina semakin memburuk, kemarin.

Filipina menyesalkan langkah Kuwait mengusir Duta Besar (Dubes) Filipina. Konflik itu kian memanas dalam tiga bulan terakhir, dipicu laporan beberapa warga Filipina yang bunuh diri karena pelecehan yang dilakukan para majikan di Kuwait.

Dua negara telah membahas kesepakatan untuk melindungi para pekerja ekspatriat setelah Filipina melarang pekerjanya pergi ke Kuwait. Meski demikian pada Rabu (25/4), Kuwait memerintahkan Dubes Filipina pergi dalam sepekan dan Kuwait juga menarik dubesnya untuk konsultasi. Pengusiran terhadap dubes Filipina itu dilakukan Kuwait setelah para staf Kedutaan Besar (Kedubes) Filipina mencoba menyelamatkan para pembantu rumah tangga (PRT) pada akhir pekan lalu.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Filipina kemarin memanggil Dubes Kuwait Musaed Saleh Ahmad Althwaikh untuk dimintai keterangan tentang aksi Kuwait tersebut. Meski demikian, Dubes Musaed telah meninggalkan negara itu pada Rabu (25/4).

“Departemen Luar Negeri mengajukan nota diplomatik pada Kedubes Kuwait mengenai keterkejutan dan sangat menyesalkan deklarasi Dubes Filipina Renato Pedro Villa sebagai persona non grata,” papar Kemlu Filipina kemarin.

Kemlu Filipina menambahkan, “Tindakan ini tidak konsisten dengan jaminan dan perwakilan yang dikirim dubes Kuwait tentang berbagai kekhawatiran yang menjadi perhatiannya.”

Para pejabat di Kedubes Kuwait di Manila belum memberikan keterangan. PRT mencakup lebih dari 65% dari lebih 260.000 warga Filipina di Kuwait, menurut data Kemlu Filipina.

Pada Februari, Presiden Filipina meminta para pekerja di Kuwait kembali ke negaranya setelah penemuan jasad PRT asal Filipina dalam lemari freezer di rumah yang ditinggalkan penghuninya.

Filipina juga memprotes penahanan empat warganya yang dipekerjakan oleh kedubes Filipina di Kuwait untuk membantu operasi penyelamatan pada Sabtu (21/4). Kuwait juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tiga pejabat diplomatik Filipina lainnya.

Pemerintah Kuwait tidak berkomentar tentang laporan itu. Dubes Kuwait telah bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina Alan Peter Cayetano pada Selasa (24/4) untuk menyelesaikan konflik itu dan mereka menyepakati langkah-langkah untuk mencegah kejadian itu terulang.

Cayetano mengeluarkan permintaan maaf pada Kuwait saat itu atas tindakan yang dianggap Kuwait sebagai pelanggaran kedaulatannya. Meski demikian, Cayetano menegaskan, pihak Kedubes Filipina berupaya membantu para PRT Filipina yang meminta bantuan karena beberapa situasi itu menyangkut hidup dan mati.

“Kami menghormati hukum dan kedaulatan Kuwait, tapi kesejahteraan pekerja Filipina juga sangat penting,” papar Cayetano.

Cayetano menyatakan Kuwait telah menerima penjelasan Filipina setelah Dubes Kuwait bertemu Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan berunding dengan Cayetano. “Kami mengirim nota sekarang pada mitra saya dan kami meminta maaf untuk insiden tertentu yang Kuwait menganggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan mereka,” ujar dia.

Saat operasi pada Sabtu (21/4), para pekerja dibawa ke rumah perlindungan yang dikelola Kedubes Filipina dan akan segera direpatriasi. “Para pekerja secara sukarela pergi bersama staf kedubes yang menunggu di luar rumah para majikan,” ungkap para diplomat di Manila.

Para majikan itu tidak mau memberikan paspor PRT Filipina. Beberapa PRT dibujuk agar meninggalkan majikannya. Operasi itu terekam video dan diunggah di media sosial. “Ini bukan operasi rahasia,” ujar Elmer Cato, asisten menteri luar negeri untuk diplomasi publik.

Kuwait telah memanggil dubes Filipina untuk meminta keterangan atas operasi penyelamatan itu. Saat ini ada 600 pekerja Filipina di rumah perlindungan. Sekitar 120 orang diselamatkan dari majikan karena pelecehan dan kondisi kerja yang berat.

Para pekerja asing di banyak negara Teluk bekerja berdasarkan sistem sponsorship yang memberi para majikan hak untuk menyimpan paspor pekerja dan mengontrol penuh kondisi pekerja.

Human Rights Watch dan Amnesty International sejak lama telah memprotes regulasi yang merugikan pekerja asing, termasuk PRT dan buruh yang digaji rendah. (Syarifudin)