Etnik Melayu dan Johor Jadi Rebutan

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak fokus merebut dukungan dari warga etnik Melayu dan negara bagian yang vital, seperti Johor, agar bisa memenangkan pemilu parlemen nanti.

Berbagai janji dan program khusus bagi warga etnik Melayu diberikan Najib. Dia akan menaikkan upah minimum 1.500 ringgit (Rp5,3 juta) perbulan, memodernisasi infrastruktur transportasi, penciptaan tiga juta lapangan kerja, perumahan murah, perawatan kesehatan, dan memperkuat institusi keagamaan.

Selain etnik Melayu, Najib juga fokus untuk menang di negara bagian Johor. Beberapa hari sebelum dia mengumumkan rencana pemilu pekan lalu, dia langsung menuju ke Johor dengan serangkaian janji program. Dia berjanji akan merevitalisasi jalur kereta api, memperlebar jalan raya, dan membangun stadion olah raga baru.

Koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) diperkirakan akan kembali memenangkan pemilu yang akan digelar beberapa pekan mendatang. Namun, kubu oposisi yang kini mendapatkan dukungan dari mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad juga membuat kubu Najib menghadapi kekhawatiran.

Pamor Mahathir masih diperhitungkan di sebagian warga etnik Melayu. Selama ini, oposisi memang kerap tidak mampu mendapatkan dukungan luas dari warga etnik Melayu. Masuknya Mahathir ke kubu koalisi oposisi akan memberikan semangat baru kalau mereka juga akan merebut dukungan dari warga Melayu.

“Dukungan pemilih etnik Melayu diperkirakan akan terbelah,” kata analis media sosial firma analisis Politweet Ahmed Kamal Nava kepada Malay Mail.

“Faktor PAS (Partai Islam se-Malaysia) juga menjadi pertimbangan. Banyak partai yang memperebutkan warga Melayu menjadikan suara mereka tetap terpecah,” jelasnya.

Secara tradisi, etnik Melayu memiliki ikatan kuat untuk mendukung koalsi BN. Namun, warga Melayu yang di kota, etnik China, dan etnik India lebih tertarik ke oposisi yang menjanjikan diakhirinya keberpihakan terhadap warga etnik Melayu dalam bisnis, pendidikan, dan perumahan.

Namun, banyak warga Melayu menganggap Najib tidak lagi membela mereka. Berbeda dengan Mahathir yang pernah memimpin Malaysia selama 22 tahun. Dia mampu menjadikan warga Melayu sebagai kekuatan dengan memodernisasi dan menjadikan kebanggaan nasional.

“UMNO tidak lagi melindungi rakyat lagi. Mereka hanya melindungi Najib,” kata Anuar, pensiunan akuntan 70 tahun dari Johor yang mendukung UMNO selama 40 tahun. Anuar mengaku kini memilih kubu oposisi karena skandal korupsi yang menjerat Najib.

Selain warga etnik Melayu, negara bagian yang penting seperti Johor juga menjadi rebutan koalisi BN dan oposisi. PM Najib sangat khawatir kehilangan Johor karena skandal korupsi yang melilitnya. Apalagi, banyak analis memperkirakan jika Najib mengalami kekalahan di Johor akan berakibat melemahnya pemerintahan.

“Jika Johor jatuh ke oposisi, itu akan merusak kekuatan politik Najib dan kredibilitas UMNO setelah pemilu,” ungkar Direktur konsultan risiko politik Eurasia Group, Peter Mumford, dilansir Reuters.

Banyak pemilih yang marah dengan skandal korupsi yang diduga dilakukan Najib dan koleganya. Ditambah dengan biaya hidup yang terus naik serta beban pajak membuat rakyat Malaysia semakin merana. Banyak petani kelapa sawit yang mendapatkan dukungan kebijakan Najib juga sudah bosan.

Kenapa Johor? Johor merupakan negara bagian di semenanjung Malaysia. Itu menjadi permata bagi UMNO. Itu menjadi negara ketiga terkaya di Malaysia dan menjadi penghubung investasi dalam beberapa tahun terakhir. Di sana, China membangun proyek real estate Country Garden Holdings senilai USD100 miliar. Johor memiliki anggota parlemen terbesar kedua dari 222 kursi dan 16 negara bagian setelah Sarawak.

Koalisi oposisi yang kini dipimpin mantan mentor Najib dan PM terlama Malaysia, Mahathir telah menjadikan Johor sebagai fokus utama. Dia mengeksploitasi kelemahan Najib di Johor. Dalam setiap kampanyenya, Mahathir dan kubu oposisi selalu mengaitkan Najib dengan skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dia juga mengungkapkan tentang kesalahan manajemen fiskal pemerintah, tingginya harga rumah, dan biaya hidup yang terus meningkat.

Pada kampanye di Pagoh, Johor, mantan deputi PM Muhyiddin Yassin yang bergabung dengan oposisi, mendeklarasikan kalau Johon akan dikuasai pada pemilu mendatang. “Ini akan menjadi pesan kuat ke seluruh negara,” kata Muhyiddin. Dia bergabung dengan oposisi setelah dipecat oleh PM Najib.

Sementara, kampanye sayap perempuan BN di Kota Parit Raja, Johor, beberapa waktu lalu sebagai bentuk perapatan barisan. Menteri Besar Johor Mohamed Khaled Nordin memperingatkan para pendukung BN. “Jika kita mengizinkan partai kita kalah, itu tidak mungkin kalau kita akan kalah selamanya,” kata Khaled Nordin. Dia mengungkapkan BN harus menang. “Johor bukan tempat bereksperimen atau mencoba keberuntunganmu,” ujarnya.

Johor merupakan tempat kelahiran UMNO. Negara bagian itu merupakan barometer dukungan warga etnik Melayu yang diperkirakan mencapai 32 juta orang.

Oposisi mengklaim dukungan di Johor akan menjadi “tsunami Melayu” untuk menggoyang koalisi BN. “Johor bukan hal sulit bagi oposisi. Ada waktu di mana Johon akan mengalami perubahan. Saya pikir hal itu akan terjadi,” kata anggota parlemen oposisi Partai Aksi Demokratik (DAP) Liew Chin Tong.

Optimisme kubu oposisi dibantah langsung oleh Mohamed Khaled. Dia mengatakan UMNO tidak akan kehilangan satu kursi di Johor. “Kalau partai lain khawatir dengan pertarungan di Johor,” katanya.

Sebelumnya, untuk mendapatkan dukungan dari warga Melayu, Najib berjanji akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan menyiapkan anggaran 1,46 miliar ringgit (USD378,04 juta atau Rp5,4 triliun). Itu menjadi strategi Najib untuk mendapatkan dukungan dari pegawai pemerintah menjelang pemilu. Jumlah PNS di Malaysia mencapai 1,6 juta orang dan mayoritas adalah penduduk etnik Melayu. Mereka memiliki ikatan tradisional dengan koalisi Barisan Nasional.

Sebelumnya, Najib mengeluarkan Undang-Undang (UU) berita palsu di mana mengancam bagi penyebar hoaks enam ahun penjara. UU itu menjatuhkan denda USD123.000 (Rp1,75 miliar) bagi mereka yang menyebarkan berita palsu. UU itu mendefinisikan berita palsu sebagai berita, informasi, data, dan laporan yang seluruh atau sebaginya adalah palsu. Itu termasuk, tulisan, visual, atau rekaman. Berita palsu itu termasuk publikasi digital dan media sosial yang dibuat warga Malaysia atau pun orang asing.

Komisi Pemilu Segera Tentukan Tanggal
Komisi Pemilu akan menggelar pertemuan khusus pada hari ini untuk menentukan tanggal penting untuk pemilu ke-14. Sekjen Komisi Pemilu Abdul Ghani Salleh mengatakan pertemuan itu akan dipimpin ketua Komisi pemilu untuk membahas tanggal pelaksanaan pemilu.

“Kita juga akan mendiskusikan persiapan pemilu untuk melaksanakan pemilu,” kata Abdul Ghani dilansir Channel News Asia. Tanggal pemilu akan diumumkan dalam konferensi pers.

Sementara itu, Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) menyatakan pusat operasi 24 jam akan dibuka untuk memonitor pelaksanaan pemilu. Mereka juga akan menerima laporan pelanggaran pemilu, seperti suap dan menerima komplain dari publik. Gugus tugas mewakili MACC, Komisi Pemilu, dan Kejaksaan Agung. Mereka akan menyelidiki elemen pelanggaran korupsi pada pemilu.

“Pusat operasi akan menginvesigasi pelanggan sesuai dengan aturan undang-undang (UU),” kata Ketua Komisioner MACC Dzulkifli Ahmad. Dia mengatakan, banyak pelanggaran yang diatur dalam UU Pemilu. “Penyuapan menjadi fokus utama kita,” ujarnya. (Andika Hendra)