Isu Kemerdekaan Catalonia Kembali Bangkit

MADRID - Penangkapan mantan Presiden Catalonia Carles Puigdemont di Jerman memicu sentimen separatisme dan kebangkitan kembali gerakan kemerdekaan. Demonstrasi pendukung pro-kemerdekaan merebak kembali di Catalonia. Aksi itu digelar sejak Minggu (25/3) hingga kemarin.

Mereka menuntut pembebasan Carles Puigdemont. Sebelumnya, banyak polikus prokemerdekaan Catalonia yang sudah ditangkap oleh pemerintahan Spanyol.

Puigdemont telah melarikan diri dari Spanyol dan mencari perlindungan ke Belgia setelah Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy membubarkan pemerintahan Catalonia. Pemerintah Spanyol juga sudah menjatuhkan dakwaan pemberontakan kepada Puigdemont dengan ancaman hukuman 25 hingga 30 tahun.

Demontrasi kerap memicu ketegangan dengan aparat keamanan. Lebih dari 100 orang terluka dalam aksi demonstrasi tersebut, termasuk 23 anggota polisi khusus Catolinia, Mossos d'Escuadra. Polisi pun menangkap sembilan demonstran yang dinilai memprovokasi dan melakukan kerusuhan.

Protes itu menyusul langkah Mahkamah Agung Spanyol pada Jumat (23/3) menyatakan 25 pemimpin Catalonia, termasuk Puigdemont yang melakukan upaya pemberontakan, agar ditangkap dan menjadikan mereka sebagai buronan internasional. Pemerintahan Madrid ingin menekan kelompok prokemerdekaan di Catalonia.

Lima politikus Catalonia yang masuk dalam daftar buron adalah kandidat presiden Catalonia, Jordi Turull, meminta agar proses hukum mereka ditunda. Parlemen Catalonia pekan lalu gagal memilih Turull sebagai presiden setelah dua bulan pemilu regional dilaksanakan. Pasalnya, pemerintahan pusat Spanyol menekan agar kubu prokemerdekaan tidak lagi berkuasa kembali di Catalonia.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Spanyol dan pengadilan itu menunjukkan krisis politik terburuk di Spanyol sejak negara itu kembali ke demokrasi pada 1970-an. “Terlihat gerakan separatisme kembali berjatuhan,” kata analis politik Kepler Cheuvreux, Adrian Zunzunegui, dilansir Reuters.

“Kita memperkirakan beberapa bulan ke depan akan terjadi ketidakpastian. Pemilu baru sebaiknya segera dilaksanakan,” katanya.

Hanya saja, pemilu bukan sebagai solusi. Simpati terhadap gerakan separatisme masih sangat kuat di Catalonia. Meskipun dalam banyak jajak pendapat dukungan terhadap gerakan kemerdekaan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

Parlemen Catalonia pada Senin (26/3) yang dikuasai partai-partai prokemerdekaan meminta digelar sesi sidang besar pada Rabu (hari ini) untuk mendukung Puigdemont. Mereka juga ingin melaksanakan debat tentang hak-hak Puigdemont sebagai pemimpin pemerintahan Catalonia.

Ekstradisi Memakan Waktu Lama
Puigdemont muncul di pengadilan regional Kota Neumuenster pada Senin (26/3) dan memutuskan untuk memperpanjang masa penahannya sambil menunggu keputusan ekstradisi. Pengadilan yang lebih tinggi di Kota Schleswig yang memutuskan ekstradisi masih mempertimbangkan permintaan Spanyol. Sepertinya, proses ekstradisi Puigdemont akan diumumkan sebelum Paskah.

“Puigdemont tidak mengajukan suaka politik di Jerman,” kata pengacara Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas. Puigdemont memasuki Jerman dari Denmark padaJumat (23/3) setelah meninggalkan Finlandia untuk menghadiri sebuah konferensi.

Politikus berusia 55 tahun itu seperti tidak mendapatkan dukungan luas dari para politikus Jerman yang umumnya mendukung PM Rajoy.

Juru bicara Pemerintah Jerman mengatakan, kasus Puigdemont akan ditangani sesuai dengan hukum Jerman dan hukum tentang buronan Eropa. Tapi, para pendukung Puigdemont meminta kasus itu diusut dengan kerangka hukum Spanyol.

Elmar Brok, anggota parlemen Eropa dan aliansi Kanselir Angela Merkel, mengungkapkan Puigdemont jelas melanggar hukum Spanyol. “Dia akan disarankan mengakhiri masalah itu dengan damai,” kata Brok pada surat kabar regional Neue Osnabruecker Zeitung.

Brok menyatakan, keinginan Catalonia untuk merdeka sudah tidak ada harapan lagi untuk terwujud sehingga Madrid dan Barcelona harus memulai negosiasi tentang perbaikan status otonomi.

Menteri Kehakiman Jerman Katarina Barley menyatakan, permintaan ekstradisi akan ditangani pengadilan regional dan Berlin tidak perlu intervensi sekarang. Pemerintahan Eropa yang juga menghadapi gerakan separatisme di dalam negeri, secara umum mendukung pemerintah Spanyol.

Banyak pemerintahan di Uni Eropa mendukung pemerintahan Spanyol. Bahkan, pemerintahan Skotlandia, yang menginginkan kemerdekaan dari Inggris, juga menyatakan siap bekerja sama dengan Madrid untuk mengekstradisi mantan menteri pendidikan Catalonia Clara Ponsati. Tapi, Skotlandia menyatakan warga Catalonia memiliki hak untuk menentukan kemerdekaannya. (Andika Hendra)