Ketua DPR Desak Parlemen Dunia Perkuat Tata Kelola Migrasi Global
Senin, 26 Maret 2018 - 15:20 WIB
Ketua DPR Desak Parlemen Dunia Perkuat Tata Kelola Migrasi Global
A
A
A
JENEWA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, Bambang Soesatyo, mendesak para anggota parlemen di seluruh dunia untuk memperkuat kerja sama dalam mewujudkan tata kelola global terkait migrasi yang memperhatikan kepentingan negara penerima, pengirim, dan para migran secara proporsional.
Berbicara di Debat Umum sidang ke-138 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Bambang mengatakan bahwa masalah migrasi internasional dan pengungsi merupakan isu yang menjadi kepentingan Indonesia. Menurutnya, meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingnya.
“Masalah migrasi dan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Untuk itu kita perlu memiliki instrumen-instrumen yang mampu menjawab persoalan migran saat ini dan di masa mendatang," ucap Bambang, seperti dikutip dari siaran pers Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa paa Senin (26/3).
Sementara itu, Wakil Tetap RI untuk PBB, World Trade Organization (WTO) dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Hasan Kleib, mengatakan bahwa pembahasan mengenai isu migran oleh perwakilan parlemen di seluruh dunia sangatlah penting, khususnya bagi penyusunan perjanjian mengenai pengungsi di PBB.
“Pembahasan isu migran dan pengungsi dari perspektif wakil rakyat merupakan masukan yang penting terhadap penyusunan instrumen internasional terkait pengungsi dan migran, yaitu Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR), yang saat ini dalam proses pembahasan dalam forum PBB di Jenewa," ujar Hasan.
Masalah pengungsi dan migran menjadi salah satu isu yang dibahas oleh para anggota parlemen sedunia dalam sidang ke-138 IPU Assembly. Pertemuan juga membahas berbagai isu global terkait masalah keamanan internasional, isu-isu Timur Tengah, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia.
IPU sendiri adalah organisasi parlemen nasional di seluruh dunia yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi global melalui dialog politik dan aksi nyata.IPU Assembly merupakan badan utama IPU yang menjadi wadah para anggota parlemen untuk menyampaikan pandangan terkait isu-isu politik, masalah-masalah internasional dan membuat rekomendasi tindak lanjut.
Berbicara di Debat Umum sidang ke-138 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Bambang mengatakan bahwa masalah migrasi internasional dan pengungsi merupakan isu yang menjadi kepentingan Indonesia. Menurutnya, meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingnya.
“Masalah migrasi dan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Untuk itu kita perlu memiliki instrumen-instrumen yang mampu menjawab persoalan migran saat ini dan di masa mendatang," ucap Bambang, seperti dikutip dari siaran pers Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa paa Senin (26/3).
Sementara itu, Wakil Tetap RI untuk PBB, World Trade Organization (WTO) dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Hasan Kleib, mengatakan bahwa pembahasan mengenai isu migran oleh perwakilan parlemen di seluruh dunia sangatlah penting, khususnya bagi penyusunan perjanjian mengenai pengungsi di PBB.
“Pembahasan isu migran dan pengungsi dari perspektif wakil rakyat merupakan masukan yang penting terhadap penyusunan instrumen internasional terkait pengungsi dan migran, yaitu Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR), yang saat ini dalam proses pembahasan dalam forum PBB di Jenewa," ujar Hasan.
Masalah pengungsi dan migran menjadi salah satu isu yang dibahas oleh para anggota parlemen sedunia dalam sidang ke-138 IPU Assembly. Pertemuan juga membahas berbagai isu global terkait masalah keamanan internasional, isu-isu Timur Tengah, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia.
IPU sendiri adalah organisasi parlemen nasional di seluruh dunia yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi global melalui dialog politik dan aksi nyata.IPU Assembly merupakan badan utama IPU yang menjadi wadah para anggota parlemen untuk menyampaikan pandangan terkait isu-isu politik, masalah-masalah internasional dan membuat rekomendasi tindak lanjut.
(esn)
