Jelang Pemilu, Najib Bagi Rp22 Triliun untuk Warga

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia akan mendistribusikan 6,3 miliar ringgit Malaysia (Rp22 triliun) untuk tujuh juta warga yang tidak mampu. Program itu dianggap sebagian kalangan sebagai program berbau politik menjelang pemilu pada pertengahan tahun ini.

Program pembagian bantuan langsung tunai itu bertajuk Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) yang dibagikan sejak Senin (kemarin) dalam tiga tahapan. Bantuan yang kontroversial itu memang sudah sejak lama direncanakan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Najib Razak yang didera banyak skandal korupsi. Popularitas pemerintahannya juga terancaman karena mantan PM Mahathir Mohamad sudah bergabung dengan kubu oposisi.

Menurut Menteri Keuangan Malaysia Mohd Irwan Sirigar Abdullah, pembayaran BR1M akan dibagikan dalam tiga tahapan bagi warga yang membutuhkan. “Contohnya, mereka yang berhak menerima 1.200 ringgit, kita akan memberikan 400 ringgit terlebih dahulu. Sisanya akan dibayar pada tahap kedua dan ketiga,” ungkap Abdullah dalam acara di Sultan Ahmad Shah Convention Centre, dilansir Channel News Asia.

BR1M sebenarnya bukan program baru. Itu perama kali dikenalkan oleh PM Najib pada 2012 silam. Dia memberikan bantuan senilai 500 ringgit (Rp1,7 juta) bagi 4,1 juta warga yang berpenghasilan dibawah 3.000 ringgit (Rp10 juta). Dari tahun ke tahun, jumlah bantuan tersebut ditingkatkan menjadi 1.000 ringgit (Rp3,4 juta) pada 2016 dan 1.200 ringgit (Rp4,1 juta) pada tahun ini.

Kemudian, melansir kantor berita Malaysia, Bernama, PM Najib Razak mengungkapkan bantuan senilai 6,3 miliar ringgit itu bukan sebagai upaya untuk membeli suara mejelang pemilu yang akan digelar dalam hitungan bulan. “Saya menjamin kalau BR1M tidak ada kaitannya dengan partai politik,” katanya dilansir New Straits Times.

Menurut Najib, jika pemerintah ingin membeli suara, pemerintah bisa memberikannya kepada orang-orang Barisan Nasional. “Tapi, banyak orang oposisi yang memimpin beberapa negara bagian juga mendapatkan BR1M. Faktanya, negara bagian yang dikuasai oposisi memiliki jumlah penerima BR1M yang lebih banyak,” ujarnya.

Dia mengungkapkan skema bantuan itu diajukan oleh Bank Negara Malaysia sebagai upaya agar target subsidi bisa ditercapai dengan baik. “Subsidi dengan targe ini lebih baik dibandingkan subsidi satu kali yang memiliki banyak kebocoran,” ujar Najib.

Dia menambahkan subsidi itu dalam bentuk uang tunai karena subsidi barang kebutuhan pokok dikhawatirkan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan.“Orang yang seharusnya mendapatkan subsidi relatif sedikit dibandingkan lainnya,” kata Najib.

Dia mengatakan, subsidi bahan bakar negara justru menguntungkan orang dengan mobil besar dibandingkan mereka yang mengendari mobil kecil seperti Proton Sagar atau Myvi.

Najib juga menegaskan kalau pemerintahan Barisan Nasional telah memenuhi 97,6% janji yang telah diungkapkan pada pemilu parlemen lalu. “Janji kita lima tahun lalu dalam manifestor Barisan Nasional, kita akan meningkatkan BR1M menjadi 1.200 ringgit, dan dalam periode ini janji itu dipenuhi. Kita tidak akan membuat janji jika tidak mampu mewujudkannya,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan beberapa janji politik pemerintahan Barisan Nasional pada pemilu akan dikaji. Dia menyindir kubu oposisi yang kerap membuat janji tetap tidak bisa mewujudkan janjinya tersebut.

Najib mengklaim BR1M bisa membantu menstimulasi ekonomi Malaysia. “Ketika kita mendapatkan BR1M, kita bisa menggunakannya untuk membeli beras, gula, susu dan seragam sekolah. Itu bisa menstimulasi ekonomi lokal,” ujarnya.

PM Najib juga mengkritik kelompok yang mengkritik skema bantuan langsung tunai tersebut. Tapi, kata Najib, mereka tidak memberikan saran terbaik untuk mendistribusikan subsidi. Dia mengungkapkan tetap memperimbangkan jika ada saran yang untuk diimplementasikan bagi masyarakat dan negara. “Mengatakan BR1M adalah makanan hewan atau suap atau uang tunai adalah Raja merupakan hal yang tidak masuk akal. Kita adalah pemerintah yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya pada Juli 2017 lalu, PM Najib juga memberikan bantuan langsung tunai kepada petani kelapa sawit. Bantuan itu diberikan kepada 94.956 petani dan pemilik lahan senilai 5.000 ringgit (Rp17,46 juta). Anggaran yang disiapkan itu mencapai 475 juta ringgit (Rp1,65 triliun). Dana tambahan lain berjumlah sekitar 950 juta ringgit (Rp3,3 triliun) yang akan digunakan untuk menghapus hutan petani terkait perusahaan perkebunan negara Federal Land Development Authority (Felda).

Takut Menghadapi Oposisi
Barisan Nasional yang dipimpin Najib memang sangat takut dengan oposisi seleppas PM Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) dan bergabung dengan oposisi. Bergabungnya Mahathir akan memperkuat oposisi yang selama ini sangat sulit meraih dukungan dari kalangan pedesaan.

“Saya pikir kita akan mendapatkan dampak yang dramatis,” ujar Wong Chen, anggota Partai Keadilan Rakyat ( PKR), dilansir CNBC. “Mahathir memiliki peran yang kuat di pedesaan,” katanya.

Selain Mahathir, mantan Deputi PM Muhyiddin Yassin juga bergabung dengan oposisi. “Yassin dan Mahathir merupakan dua petarung sejatuh. Mereka politikus tua yang memiliki akar di wilayah pedesaan,” jelas Chen.

Banyak pihak mengkhawatirkan jika Barisan Nasional kalah pada pemilu mendatang. Banyak tantangan akan dihadapi investor asing mengenai masa depan investasi mereka di Malaysia. “Jika oposisi menang, maka banyak orang khawatir dengan masa depan Malaysia. Maklum, Barisan Nasional telah berkuasa selama 60 tahun,” ungkap Gerald Ambrose, CEO Aberdeen Asset Management Malaysia.

Di wilayah urban, kata Ambrose, masyarakat berpikir tentang orang yang dipilih pada pemilu. Di pedesaan, ujarya, masih banyak pemilih yang loyal kepada koalisi berkuasa.

Investor asing menginginkan kepastian dalam kebijakan dan masa depan pemerintahan yang terpilih. Mereka tidak melihat skandal dan kasus sebagai penghalang dalam investasi di Malaysia. “Secara keseluruhan, komunitas investor internasional sangat tertarik dengan Malaysia,” kata Kay Van-Petersen, pakar strategi makro di Saxo Bank di Singapura. (Andika Hendra)