Slovenia Tunda Voting Resolusi Pengakuan Negara Palestina
Slovenia Tunda Voting Resolusi Pengakuan Negara Palestina
A
A
A
LJUBLJANA - Komite Urusan Luar Negeri Slovenia menunda pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang akan menjadi langkah awal menuju pengakuan Negara Palestina. Alasan prosedural dituding menjadi biang kerok atas penundaan selama dua minggu tersebut.
Awal pekan ini, Duta Besar Slovenia di Tel Aviv, Barbara Susnik mengatakan bahwa isu pengakuan kenegaraan Palestina telah tertunda di parlemen negara tersebut sejak tahun 2014, dan sekarang tengah bersiap untuk memberikan suara.
"Bagi rakyat Slovenia, prinsip penentuan nasib sendiri sebuah bangsa sangat penting," katanya.
"Karena begitulah Slovenia menjadi merdeka 26 tahun yang lalu, ketika kita menerapkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri," tegasnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Rabu (31/1/2018).
Namun dalam sebuah pernyataan pekan lalu, Presiden Slovenia Bohut Pahor mengatakan ia merasa bahwa keputusan terkait hal tersebut berada pada waktu yang salah.
"Sementara presiden mendukung pengakuan diplomatik Palestina dalam situasi di mana pengakuan ini akan membantu mengatur masalah bilateral (antara Palestina dan) Israel, dan tidak memperparah hubungan mereka pada saat ini, kita belum pernah menyaksikan keadaan seperti itu," bunyi pernyataan yang dikeluarkan presiden Slovenia.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah berkampanye kepada pemimpin Eropa untuk mengakui Palestina setelah pengakuan Presiden AS Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Pekan lalu, saat berkunjung ke Brussels, dia mendesak 28 menteri luar negeri Uni Eropa untuk mengakui Palestina sebagai negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, meyakinkan Abbas bahwa ini akan menjadi resolusi UE sesuai dengan solusi dua negara.
Luksemburg, Irlandia dan Belgia juga dilaporkan mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, dengan Prancis berkampanye untuk mendapatkan status Otoritas Palestina di Uni Eropa untuk ditingkatkan, meski tidak lagi mendapatkan pengakuan penuh atas sebuah negara Palestina. Pemerintah Prancis juga sedang mengupayakan sebuah perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan Palestina, serupa dengan yang ditandatangani dengan Israel.
Swedia saat ini merupakan satu-satunya negara di Eropa yang mengakui Negara Palestina.
Awal pekan ini, Duta Besar Slovenia di Tel Aviv, Barbara Susnik mengatakan bahwa isu pengakuan kenegaraan Palestina telah tertunda di parlemen negara tersebut sejak tahun 2014, dan sekarang tengah bersiap untuk memberikan suara.
"Bagi rakyat Slovenia, prinsip penentuan nasib sendiri sebuah bangsa sangat penting," katanya.
"Karena begitulah Slovenia menjadi merdeka 26 tahun yang lalu, ketika kita menerapkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri," tegasnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Rabu (31/1/2018).
Namun dalam sebuah pernyataan pekan lalu, Presiden Slovenia Bohut Pahor mengatakan ia merasa bahwa keputusan terkait hal tersebut berada pada waktu yang salah.
"Sementara presiden mendukung pengakuan diplomatik Palestina dalam situasi di mana pengakuan ini akan membantu mengatur masalah bilateral (antara Palestina dan) Israel, dan tidak memperparah hubungan mereka pada saat ini, kita belum pernah menyaksikan keadaan seperti itu," bunyi pernyataan yang dikeluarkan presiden Slovenia.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah berkampanye kepada pemimpin Eropa untuk mengakui Palestina setelah pengakuan Presiden AS Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Pekan lalu, saat berkunjung ke Brussels, dia mendesak 28 menteri luar negeri Uni Eropa untuk mengakui Palestina sebagai negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, meyakinkan Abbas bahwa ini akan menjadi resolusi UE sesuai dengan solusi dua negara.
Luksemburg, Irlandia dan Belgia juga dilaporkan mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, dengan Prancis berkampanye untuk mendapatkan status Otoritas Palestina di Uni Eropa untuk ditingkatkan, meski tidak lagi mendapatkan pengakuan penuh atas sebuah negara Palestina. Pemerintah Prancis juga sedang mengupayakan sebuah perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan Palestina, serupa dengan yang ditandatangani dengan Israel.
Swedia saat ini merupakan satu-satunya negara di Eropa yang mengakui Negara Palestina.
(ian)
Explore More