Bertemu PM Vietnam, Presiden Jokowi Ingin Percepat Penyelesaian ZEE
Jum'at, 26 Januari 2018 - 15:14 WIB
Bertemu PM Vietnam, Presiden Jokowi Ingin Percepat Penyelesaian ZEE
A
A
A
NEW DELHI - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dalam sejumlah hal. Saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ia mengangkat pembahasan seputar dua hal utama yang dirasa perlu dijadikan perhatian kedua negara.
"Pertama, saya ingin kembali menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE)," ucapnya saat bertemu Nguyen di sela-sela KTT ASEAN-India yang dihelat di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, dalam rilis yang diterima Sindonews, Jumat (26/1/2018).
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan. Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas.
"Dalam hal ini saya menyambut baik dicapainya kesepakatan awal bersama terkait area delimitasi ZEE bulan November lalu. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE," sambungnya.
Sementara itu, fokus kedua yang coba diangkat oleh Presiden ialah mengenai kebijakan di sektor otomotif yang diberlakukan Vietnam. Kebijakan itu mengatur standar dan persyaratan kendaraan yang diimpor ke negara tersebut.
Kepala Negara menyampaikan bahwa untuk dapat memenuhi kebijakan yang berlaku mulai Januari 2018 itu dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Presiden menyatakan kekhawatirannya apabila kebijakan itu berimplikasi pada terganggunya kerja sama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir.
"Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh (completely build-up) dan kendaraan terurai (completely knock-down)," ucapnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Perdana Menteri Vietnam untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan tersebut.
"Saya mengharapkan pemerintah Vietnam dapat memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari kebijakan ini, mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor," ujarnya.
Presiden Jokowi juga mendorong agar enam kesepakatan di bidang pendidikan, hukum, utilisasi gas di wilayah perbatasan landas kontinen, pembangunan pedesaan, penguatan kerja sama keamanan laut, dan suplai batu bara yang ditandatangani tahun lalu dapat terus diimplementasikan.
Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kedua negara telah membahas masalah delimitasi ZEE. “Kita telah mengadakan perundingan sebanyak 10 kali, ada progres tapi kita harus dorong progresnya,” kata Retno.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi dan PM Nguyen langsung menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian ZEE.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
"Pertama, saya ingin kembali menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE)," ucapnya saat bertemu Nguyen di sela-sela KTT ASEAN-India yang dihelat di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, dalam rilis yang diterima Sindonews, Jumat (26/1/2018).
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan. Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas.
"Dalam hal ini saya menyambut baik dicapainya kesepakatan awal bersama terkait area delimitasi ZEE bulan November lalu. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE," sambungnya.
Sementara itu, fokus kedua yang coba diangkat oleh Presiden ialah mengenai kebijakan di sektor otomotif yang diberlakukan Vietnam. Kebijakan itu mengatur standar dan persyaratan kendaraan yang diimpor ke negara tersebut.
Kepala Negara menyampaikan bahwa untuk dapat memenuhi kebijakan yang berlaku mulai Januari 2018 itu dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Presiden menyatakan kekhawatirannya apabila kebijakan itu berimplikasi pada terganggunya kerja sama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir.
"Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh (completely build-up) dan kendaraan terurai (completely knock-down)," ucapnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Perdana Menteri Vietnam untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan tersebut.
"Saya mengharapkan pemerintah Vietnam dapat memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari kebijakan ini, mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor," ujarnya.
Presiden Jokowi juga mendorong agar enam kesepakatan di bidang pendidikan, hukum, utilisasi gas di wilayah perbatasan landas kontinen, pembangunan pedesaan, penguatan kerja sama keamanan laut, dan suplai batu bara yang ditandatangani tahun lalu dapat terus diimplementasikan.
Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kedua negara telah membahas masalah delimitasi ZEE. “Kita telah mengadakan perundingan sebanyak 10 kali, ada progres tapi kita harus dorong progresnya,” kata Retno.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi dan PM Nguyen langsung menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian ZEE.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
(ian)
