Meski Disanksi, Korut Masih Ekspor Batu Bara ke Korsel dan Jepang

PARIS - Korea Utara (Korut) masih bisa mengirim batu bara ke Rusia pada tahun lalu yang kemudian dikirim ke Korea Selatan (Korsel) dan Jepang yang kemungkinan telah melanggar sanksi PBB. Demikian yang dikatakan tiga sumber intelijen Eropa Barat.

Dewan Keamanan (DK) PBB melarang Korut untuk mengekspor batu bara pada 5 Agustus lalu. Larangan ini dimaksudkan untuk memotong sumber penting mata uang asing Pyongyang yang diperlukan untuk mendanai senjata nuklir dan program rudal jarak jauh.

Namun negara Komunis tersebut setidaknya tiga kali sejak saat itu mengirimkan batubara ke pelabuhan Nakhodka dan Kholmsk Rusia, di mana muatan kapal tersebut diturunkan di dermaga dan dimuat kembali ke kapal yang membawanya ke Korea Selatan atau Jepang, kata sumber tersebut.

Sumber pengiriman di Barat mengatakan secara terpisah bahwa beberapa kargo tersebut mencapai Jepang dan Korsel pada bulan Oktober tahun lalu. Sebuah sumber keamanan AS juga mengkonfirmasi perdagangan batu bara melalui Rusia dan mengatakan hal itu berlanjut.

"Pelabuhan Nakhodka Rusia menjadi pusat transhipping untuk batu bara Korea Utara," kata salah satu sumber keamanan Eropa, yang meminta namanya dirahasiakan karena sensitivitas diplomasi internasional di sekitar Korut seperti dilansir dari Reuters, Jumat (26/1/2018).

Menurut sumber keamanan Barat, dua rute terpisah untuk pengiriman batu bara telah diidentifikasi. Kapal pertama berangkat dari Korea Utara melalui Nakhodka, sekitar 85 km timur kota Rusia Vladivostok. Sedangkan rute kedua membawa batu bara melalui Kholmsk yang berada di pulau Sakhalin pasifik Rusia, sebelah utara Jepang.

Sumber keamanan Eropa mengatakan rute melalui Rusia telah berkembang seperti China, tetangga Korut dan salah satu sekutu utama, menumbangkan ekspor dari negara komunis yang tertutup itu.

"China telah mengurangi ekspor batu bara dari Korea Utara sehingga rute penyelundupan telah berkembang dan Rusia adalah titik transit untuk batu bara," kata salah satu sumber keamanan Eropa.

Kementerian luar negeri Rusia tidak menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari yang dikirim pada 18 Januari. Sedangkan misi Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberi tahu komite sanksi Dewan Keamanan PBB pada 3 November bahwa Moskow telah mematuhi sanksi tersebut.

Ditanya tentang pengiriman ini, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: "Sudah jelas bahwa Rusia perlu berbuat lebih banyak. Semua negara anggota PBB, termasuk Rusia, diminta untuk menerapkan resolusi sanksi dengan itikad baik dan kami mengharapkan mereka semua untuk melakukannya."

Sementara saat ditanya tentang pengiriman tersebut, seorang pejabat kementerian luar negeri Korea Selatan mengatakan: "Pemerintah kita memantau setiap sanksi - tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara. Kami bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk menerapkan sanksi tersebut."

Namun pejabat tersebut menolak untuk mengatakan apakah kementerian tersebut mengetahui pengiriman itu atau tidak.

Sedangkan Kementerian luar negeri Jepang tidak segera menanggapi permintaan komentar.