Politisi Anti-Islam Jerman Mengundurkan Diri setelah Masuk Islam

Kamis, 25 Januari 2018 - 00:05 WIB
Politisi Anti-Islam Jerman Mengundurkan Diri setelah Masuk Islam
Politisi Anti-Islam Jerman Mengundurkan Diri setelah Masuk Islam
A A A
BERLIN - Seorang politisi senior partai anti-Islam Jerman mengundurkan diri dari jabatannya di parlemen setelah dia masuk Islam atau mualaf. Politisi bernama Arthur Wagner itu dikenal sebagai legislator senior Alternative for Germany (AfD), partai sayap kanan Jerman.

Wagner yang merupakan legislator dari AfD di Distrik Brandenburg, mengatakan pada 23 Januari 2018 bahwa dia memutuskan mengundurkan diri dari perannya di komite legislatif setelah keputusannya untuk masuk Islam.

Wagner dalam wawancaranya dengan Tagesspiegel, mengatakan bahwa itu keputusannya mengundurkan diri adalah ”masalah pribadi” dan dia menolak membahasnya lebih lanjut.

Politisi tersebut sebelumnya memiliki sikap anti-Muslim dan keberatan dengan kedatangan pengungsi ke Jerman yang berjumlah sekitar 1 juta orang pada tahun 2015.

Selama pemilu Jerman tahun 2017, dia mengatakan bahwa negaranya “bermutasi menjadi negara yang berbeda”. Semua itu, kata dia, berkat kesalahan besar yang dilakukan oleh Kanselir Angela Merkel untuk memungkinkan para pengungsi masuk.

Salah satu slogan utama kampanye AfD selama pemilu adalah bahwa ”Islam tidak termasuk di Jerman”.

Juru bicara AfD, Daniel Friese, berkomentar singkat terkait pemberitaan Wagner yang telah masuk Islam. ”Agama adalah masalah pribadi. Kami percaya pada kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam konstitusi,” katanya, yang dikutip Rabu (24/1/2018).

Namun, situs AfD masih menyatakan bahwa mereka melihat ideologi multikulturalisme sebagai ancaman serius bagi perdamaian sosial dan kesatuan budaya.

Dalam pemilu 2017, AfD berhasil memenangkan 94 dari 709 kursi di Bundestag Jerman. Jumlah raihan kursi parlemen itu meningkat 100 persen dari usaha pada pemilu sebelumnya.

Kubu CDU/CSU Angela Merkel masih nyaman dengan meraih kursi terbanyak di parlemen dalam pemilu 2017. Namun, kubu Merkel dipaksa melakukan perundingan koalisi untuk membentuk pemerintahan baru.
(mas)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5085 seconds (0.1#10.140)