AS Tahan Bantuan untuk Badan Pengungsi Palestina
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menahan sebagian dari dana yang akan disalurkan kepada Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA.
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, pihaknya akan menyalurkan bantuan sebesar USD 60 juta kepada UNRWA, dari USD 125 juta total bantuan yang harus disalurkan ke badan tersebut.
Melansir Reuters pada Rabu (17/1), Kemlu AS menyatakan bahwa UNRWA perlu melakukan reformasi terlebih dahulu jika ingin sisa dana sebesar USD 65 juta dicairkan. Namun, sayangnya tidak jelas bentuk reformasi yang dilakukan UNRWA.
Sementara itu, juru bicara Kemlu AS, Heather Nauert menyatakan hal ini bukanlah sebuah bentuk hukuman. "Ini tidak ditujukan untuk menghukum siapapun," kata Nauert dalam sebuah pernyataan.
Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krähenbühl mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa berkurangnya kontribusi AS mengancam salah satu upaya pembangunan manusia yang paling sukses dan inovatif di Timur Tengah.
Pihak Palestina sendiri telah mengecam keputusan AS tersebut. Pejabat Organisasi Pembebasan Palestina Wasel Abu Youssef menggambarkannya sebagai upaya AS untuk menyangkal hak-hak Palestina dan menghubungkannya dengan keputusan Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, pihaknya akan menyalurkan bantuan sebesar USD 60 juta kepada UNRWA, dari USD 125 juta total bantuan yang harus disalurkan ke badan tersebut.
Melansir Reuters pada Rabu (17/1), Kemlu AS menyatakan bahwa UNRWA perlu melakukan reformasi terlebih dahulu jika ingin sisa dana sebesar USD 65 juta dicairkan. Namun, sayangnya tidak jelas bentuk reformasi yang dilakukan UNRWA.
Sementara itu, juru bicara Kemlu AS, Heather Nauert menyatakan hal ini bukanlah sebuah bentuk hukuman. "Ini tidak ditujukan untuk menghukum siapapun," kata Nauert dalam sebuah pernyataan.
Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krähenbühl mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa berkurangnya kontribusi AS mengancam salah satu upaya pembangunan manusia yang paling sukses dan inovatif di Timur Tengah.
Pihak Palestina sendiri telah mengecam keputusan AS tersebut. Pejabat Organisasi Pembebasan Palestina Wasel Abu Youssef menggambarkannya sebagai upaya AS untuk menyangkal hak-hak Palestina dan menghubungkannya dengan keputusan Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
(esn)