Yangon Sayangkan Sanksi AS pada Pejabat Militer Myanmar
Rabu, 27 Desember 2017 - 22:27 WIB
Yangon Sayangkan Sanksi AS pada Pejabat Militer Myanmar
A
A
A
YANGON - Myanmar menyatakan kemarahan, sekaligus kesedihan atas keputusan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap pejabat militer negara tersebut. Yangon menuturkan, keputusan AS tersebut sangat tidak berdasar.
Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay menyatakan keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat militer Myanmar, karena diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, tidak didasari oleh bukti yang jelas.
"Sanksi ini didasarkan pada tuduhan yang tidak dapat dipercaya dan tanpa bukti, seperti yang telah kami berulang kali katakan, jadi kami merasa sedih karenanya," kata Zaw, seperti dilansir Reuters pada Rabu (27/12).
Seperti diketahui, pada 21 Desember lalu AS mengumunkan bahwa mereka memberi sanksi kepada Mayor Jenderal Maung Maung Soe, yang bertanggung jawab atas tindakan keras terhadap minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.
Washington menuturkan telah memeriksa bukti yang dapat dipercaya tentang kegiatan Maung Maung Soe, termasuk tuduhan terhadap pasukan keamanan Myanmar atas pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual, dan penangkapan sewenang-wenang, serta pembakaran desa.
AS, dan juga PBB, telah menyebut tindakan keras tersebut sebagai "pembersihan etnis". Sekitar 655 ribu etnis Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine dan mencari perlindungan di perbatasan di Bangladesh.
Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay menyatakan keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat militer Myanmar, karena diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, tidak didasari oleh bukti yang jelas.
"Sanksi ini didasarkan pada tuduhan yang tidak dapat dipercaya dan tanpa bukti, seperti yang telah kami berulang kali katakan, jadi kami merasa sedih karenanya," kata Zaw, seperti dilansir Reuters pada Rabu (27/12).
Seperti diketahui, pada 21 Desember lalu AS mengumunkan bahwa mereka memberi sanksi kepada Mayor Jenderal Maung Maung Soe, yang bertanggung jawab atas tindakan keras terhadap minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.
Washington menuturkan telah memeriksa bukti yang dapat dipercaya tentang kegiatan Maung Maung Soe, termasuk tuduhan terhadap pasukan keamanan Myanmar atas pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual, dan penangkapan sewenang-wenang, serta pembakaran desa.
AS, dan juga PBB, telah menyebut tindakan keras tersebut sebagai "pembersihan etnis". Sekitar 655 ribu etnis Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine dan mencari perlindungan di perbatasan di Bangladesh.
(esn)
