Dewan Keamanan PBB Jatuhkan Sanksi Baru Terhadap Korut
Dewan Keamanan PBB Jatuhkan Sanksi Baru Terhadap Korut
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) menyusul uji coba rudal balistik antar benua terbaru. Langkah ini menurut analis dapat memberi dampak signifikan pada ekonomi negara yang terisolasi tersebut.
Resolusi tersebut berusaha untuk melarang hampir 90 persen ekspor produk minyak sulingan ke Korut dengan membatasinya hingga 500 ribu barel per tahun. Resolusi itu juga menuntut pemulangan pekerja asal Korut dalam waktu 24 bulan, lebih lama 12 bulan dari usulan pertama.
Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat (AS) ini juga akan membatasi pasokan minyak mentah ke Korut sebesar 4 juta barel per tahun. AS telah meminta China untuk membatasi pasokan minyaknya ke tetangga dan sekutunya itu.
Duta besar Jepang untuk PBB mengatakan resolusi tersebut mendapat suara 15 berbanding 0. Jepang memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan bulan ini.
"(Resolusi) ini mengirim pesan yang jelas kepada Pyongyang bahwa pembangkangan lebih lanjut akan mengundang hukuman dan isolasi lebih lanjut," kata duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, setelah pemungutan suara seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (23/12/2017).
Korut pada 29 November lalu mengatakan bahwa pihaknya berhasil menguji rudal balistik antarbenua baru dalam sebuah "terobosan". Keberadaan ruda balistik terbaru itu menempatkan daratan AS dalam jangkauan senjata nuklirnya.
Ketegangan meningkat karena program nuklir dan rudal Korut, yang terus bertentangan dengan resolusi DK PBB, dengan retorika perang yang berasal dari Pyongyang dan Gedung Putih.
Pada bulan November, Korut menyerukan penghentian apa yang disebutnya "sanksi brutal", mengatakan sanksi sebelumnya yang diberlakukan setelah uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada 3 September merupakan genosida.
Korut secara teratur mengancam untuk menghancurkan Korea Selatan (Korsel), Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Rezim Pyongyang mengatakan bahwa program persenjataannya diperlukan untuk melawan agresi AS. AS menempatkan 28.500 tentaranya di Korsel, sebuah warisan dari Perang Korea 1950-53.
Resolusi tersebut berusaha untuk melarang hampir 90 persen ekspor produk minyak sulingan ke Korut dengan membatasinya hingga 500 ribu barel per tahun. Resolusi itu juga menuntut pemulangan pekerja asal Korut dalam waktu 24 bulan, lebih lama 12 bulan dari usulan pertama.
Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat (AS) ini juga akan membatasi pasokan minyak mentah ke Korut sebesar 4 juta barel per tahun. AS telah meminta China untuk membatasi pasokan minyaknya ke tetangga dan sekutunya itu.
Duta besar Jepang untuk PBB mengatakan resolusi tersebut mendapat suara 15 berbanding 0. Jepang memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan bulan ini.
"(Resolusi) ini mengirim pesan yang jelas kepada Pyongyang bahwa pembangkangan lebih lanjut akan mengundang hukuman dan isolasi lebih lanjut," kata duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, setelah pemungutan suara seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (23/12/2017).
Korut pada 29 November lalu mengatakan bahwa pihaknya berhasil menguji rudal balistik antarbenua baru dalam sebuah "terobosan". Keberadaan ruda balistik terbaru itu menempatkan daratan AS dalam jangkauan senjata nuklirnya.
Ketegangan meningkat karena program nuklir dan rudal Korut, yang terus bertentangan dengan resolusi DK PBB, dengan retorika perang yang berasal dari Pyongyang dan Gedung Putih.
Pada bulan November, Korut menyerukan penghentian apa yang disebutnya "sanksi brutal", mengatakan sanksi sebelumnya yang diberlakukan setelah uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada 3 September merupakan genosida.
Korut secara teratur mengancam untuk menghancurkan Korea Selatan (Korsel), Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Rezim Pyongyang mengatakan bahwa program persenjataannya diperlukan untuk melawan agresi AS. AS menempatkan 28.500 tentaranya di Korsel, sebuah warisan dari Perang Korea 1950-53.
(ian)
Explore More