PM Irak Tegaskan Hasil Referendum Kurdi Harus Dibatalkan
Kamis, 26 Oktober 2017 - 17:37 WIB
PM Irak Tegaskan Hasil Referendum Kurdi Harus Dibatalkan
A
A
A
BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi buka suara mengenai penawaran dialog damai Pemerintah Kurdi Irak (KRG). KRG menyatakan mereka siap untuk membekukan hasil referendum kemerdekaan, jika Irak membuak pintu dialog.
Abadi menuturkan, pembekuan hasil referendum itu tidaklah cukup. Dia menegaskan, jika KRG ingin menggelar dialog damai dengan Baghdad, maka mereka harus membatalkan hasil referendum tersebut.
"Hasil referendum kemerdekaan Kurdi harus dibatalkan sepenuhnya, dan tidak hanya ditangguhkan," kata Abadi dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (26/10).
Sebelumnya diwartakan, KRG menyatakan mereka memiliki rencana untuk membekukan hasil referendum kemerdekaan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Erbil juga menuturkan, pertempuran yang terjadi antara Peshmerga dan pasukan Irak hanya akan menguntungkan kelompok teroris.
"Untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kami terhadap rakyat Kurdistan dan Irak, kami mengusulkan hal berikut kepada Pemerintah Irak dan opini publik Irak dan dunia: 1. Gencatan senjata segera dan menghentikan semua operasi militer di Wilayah Kurdistan. 2. Pembekuan hasil referendum yang dilakukan di Kurdistan Irak 3. Memulai dialog terbuka antara KRG, dan Pemerintah Federal Irak berdasarkan Konstitusi," kata KRG.
Abadi menuturkan, pembekuan hasil referendum itu tidaklah cukup. Dia menegaskan, jika KRG ingin menggelar dialog damai dengan Baghdad, maka mereka harus membatalkan hasil referendum tersebut.
"Hasil referendum kemerdekaan Kurdi harus dibatalkan sepenuhnya, dan tidak hanya ditangguhkan," kata Abadi dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (26/10).
Sebelumnya diwartakan, KRG menyatakan mereka memiliki rencana untuk membekukan hasil referendum kemerdekaan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Erbil juga menuturkan, pertempuran yang terjadi antara Peshmerga dan pasukan Irak hanya akan menguntungkan kelompok teroris.
"Untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kami terhadap rakyat Kurdistan dan Irak, kami mengusulkan hal berikut kepada Pemerintah Irak dan opini publik Irak dan dunia: 1. Gencatan senjata segera dan menghentikan semua operasi militer di Wilayah Kurdistan. 2. Pembekuan hasil referendum yang dilakukan di Kurdistan Irak 3. Memulai dialog terbuka antara KRG, dan Pemerintah Federal Irak berdasarkan Konstitusi," kata KRG.
(esn)
