AS Hentikan Bantuan Bagi Militer Myanmar
Rabu, 25 Oktober 2017 - 11:14 WIB
AS Hentikan Bantuan Bagi Militer Myanmar
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menuturkan mereka akan menghentikan bantuan kepada militer Myanmar. Penghentian bantuan ini adalah respon terbaru AS atas tindakan keras militer Myanmar terhadap etnis Rohingya.
Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri AS, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (25/10), mereka akan menarik program bantuan militer untuk unit dan petugas keamanan Myanmar yang terlibat dalam operasi di negara bagian Rakhine utara.
Penghentian bantuan ini membuat peran AS di militer Myanmar semakin minim. Sebelumnya AS juga telah memutuskan untuk memberlakukan embargo senjata kepada Myanmar, akibat dari tindakan terlalu keras terhadap Rohingya.Kemlu AS menyatakan mereka sedang mempertimbangkan sanksi baru terhadap Myanmar. Salah satunya, sanksi berdasarkan Undang-Undang Global Magnitsky.
”Kami mengungkapkan keprihatinan kami yang paling serius dengan kejadian baru-baru ini di negara bagian Rakhine di Myanmar dan kekerasan yang menyakitkan yang dilakukan terhadap Rohingya dan komunitas lainnya,” kata Kemlu AS, kemarin.
“Sangat penting bahwa setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kekejaman, termasuk aktor non-negara dan warga negara, bertanggung jawab,” sambungnya.
Ratusan ribu warga muslim Rohingya telah meninggalkan Rakhine, Myanmar, sejak akhir Agustus lalu ketika serangan gerilyawan Rohingya memicu respons militer yang ganas. Warga Rohingya yang tidak bersalah menuduh pasukan keamanan negara tersebut melakukan pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan.
Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri AS, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (25/10), mereka akan menarik program bantuan militer untuk unit dan petugas keamanan Myanmar yang terlibat dalam operasi di negara bagian Rakhine utara.
Penghentian bantuan ini membuat peran AS di militer Myanmar semakin minim. Sebelumnya AS juga telah memutuskan untuk memberlakukan embargo senjata kepada Myanmar, akibat dari tindakan terlalu keras terhadap Rohingya.Kemlu AS menyatakan mereka sedang mempertimbangkan sanksi baru terhadap Myanmar. Salah satunya, sanksi berdasarkan Undang-Undang Global Magnitsky.
”Kami mengungkapkan keprihatinan kami yang paling serius dengan kejadian baru-baru ini di negara bagian Rakhine di Myanmar dan kekerasan yang menyakitkan yang dilakukan terhadap Rohingya dan komunitas lainnya,” kata Kemlu AS, kemarin.
“Sangat penting bahwa setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kekejaman, termasuk aktor non-negara dan warga negara, bertanggung jawab,” sambungnya.
Ratusan ribu warga muslim Rohingya telah meninggalkan Rakhine, Myanmar, sejak akhir Agustus lalu ketika serangan gerilyawan Rohingya memicu respons militer yang ganas. Warga Rohingya yang tidak bersalah menuduh pasukan keamanan negara tersebut melakukan pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan.
(esn)
