Duterte Ancam Usir Diplomat Uni Eropa
Jum'at, 13 Oktober 2017 - 05:31 WIB
Duterte Ancam Usir Diplomat Uni Eropa
A
A
A
MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memperingatkan Uni Eropa (UE) dan negara-negara lain bahwa ia dapat mengusir diplomatnya. UE disebut telah melarang Filipina untuk menjadi anggota PBB karena kebijakan perang anti narkobanya. Namun UE membantah telah menyerukan hal tersebut.
"Anda berpikir bahwa kita adalah sekelompok orang bodoh di sini. Kita bisa memotong saluran diplomatik besok. Anda meninggalkan negara saya dalam 24 jam, kalian semua," kata Duterte seperti disitat dari Russia Today, Jumat (13/10/2017).
"Anda pasti sudah menganggap Filipina sebagai tidak biasa, dengan mengatakan bahwa kita dapat dikecualikan. Apakah keputusan Anda, Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukannya? Apa menurutmu Rusia dan China mengizinkannya?" sambungnya.
Kata-kata Duterte menanggapi tujuh anggota delegasi politisi dari Aliansi Progresif Internasional dan Partai Sosialis Eropa yang mengutuk perang obat bius selama kunjungan pada 8-9 Oktober lalu. Delegasi tersebut termasuk anggota dari Swedia, Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS).
UE telah menolak untuk dihubungkan dengan kunjungan tersebut atau bahwa delegasi tujuh anggota tersebut mewakili kebijakan UE.
"Uni Eropa bukan bagian dari organisasi atau perencanaan kunjungan tersebut - baik Delegasi Uni Eropa di Filipina maupun lembaga Uni Eropa di Brussels," kata kantor UE di Manila dalam sebuah pernyataan.
"Pernyataan yang dibuat oleh Aliansi Progresif selama kunjungannya ke Filipina dibuat semata-mata atas nama Aliansi Progresif dan tidak mewakili posisi Uni Eropa," tegas organisasi itu.
Aliansi Progresif memperingatkan bahwa Filipina berisiko kehilangan kesepakatan perdagangan eksklusif dengan UE jika tidak menghentikan pembunuhan ekstra-yudisial. Namun mereka tidak meminta negara itu dikeluarkan dari badan internasional manapun.
Sejak menjabat pada bulan Juni tahun lalu, Presiden Duterte telah menangani masalah narkoba di Filipina sebagai prioritas utamanya.
Kampanye tersebut mendapat kecaman keras dari badan-badan hak asasi manusia karena ribuan orang telah ditembak mati dalam pembunuhan terkait narkoba. Tidak jelas berapa banyak yang terjadi selama operasi polisi yang sah dan berapa banyak yang telah terjadi di tangan kelompok-kelompok narkoba dan warga negara.
"Anda berpikir bahwa kita adalah sekelompok orang bodoh di sini. Kita bisa memotong saluran diplomatik besok. Anda meninggalkan negara saya dalam 24 jam, kalian semua," kata Duterte seperti disitat dari Russia Today, Jumat (13/10/2017).
"Anda pasti sudah menganggap Filipina sebagai tidak biasa, dengan mengatakan bahwa kita dapat dikecualikan. Apakah keputusan Anda, Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukannya? Apa menurutmu Rusia dan China mengizinkannya?" sambungnya.
Kata-kata Duterte menanggapi tujuh anggota delegasi politisi dari Aliansi Progresif Internasional dan Partai Sosialis Eropa yang mengutuk perang obat bius selama kunjungan pada 8-9 Oktober lalu. Delegasi tersebut termasuk anggota dari Swedia, Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS).
UE telah menolak untuk dihubungkan dengan kunjungan tersebut atau bahwa delegasi tujuh anggota tersebut mewakili kebijakan UE.
"Uni Eropa bukan bagian dari organisasi atau perencanaan kunjungan tersebut - baik Delegasi Uni Eropa di Filipina maupun lembaga Uni Eropa di Brussels," kata kantor UE di Manila dalam sebuah pernyataan.
"Pernyataan yang dibuat oleh Aliansi Progresif selama kunjungannya ke Filipina dibuat semata-mata atas nama Aliansi Progresif dan tidak mewakili posisi Uni Eropa," tegas organisasi itu.
Aliansi Progresif memperingatkan bahwa Filipina berisiko kehilangan kesepakatan perdagangan eksklusif dengan UE jika tidak menghentikan pembunuhan ekstra-yudisial. Namun mereka tidak meminta negara itu dikeluarkan dari badan internasional manapun.
Sejak menjabat pada bulan Juni tahun lalu, Presiden Duterte telah menangani masalah narkoba di Filipina sebagai prioritas utamanya.
Kampanye tersebut mendapat kecaman keras dari badan-badan hak asasi manusia karena ribuan orang telah ditembak mati dalam pembunuhan terkait narkoba. Tidak jelas berapa banyak yang terjadi selama operasi polisi yang sah dan berapa banyak yang telah terjadi di tangan kelompok-kelompok narkoba dan warga negara.
(ian)
