Hamas Akan Ambil Bagian dalam Pemerintahan Palestina
Minggu, 08 Oktober 2017 - 15:44 WIB
Hamas Akan Ambil Bagian dalam Pemerintahan Palestina
A
A
A
RAMALLAH - Gerakan Hamas mengumumkan bahwa mereka akan menjadi bagian dari pemerintah persatuan nasional Palestina. Pembentukan pemerintahan ini merupakan bagian dari rekonsiliasi baru-baru ini dengan kelompok pesaingnya, Fatah.
Rencana ini akan membantu membuka jalan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
Kedua faksi Palestina akan menangani rincian pemerintahan ini saat mereka bertemu di Kairo dalam serangkaian pertemuan yang akan dimulai pada hari Selasa.
Pejabat Hamas yang bertanggung jawab atas hubungan nasional, Hussam Badran, mengatakan bahwa pemerintah persatuan nasional berarti partisipasi sebenarnya dari semua faksi Palestina yang aktif, dimulai dengan Hamas.
"Ini semua benar. Sebenarnya, ini adalah tugas pada tahap ini. Orang-orang kita pantas memilih siapa yang harus memimpin mereka di jalan keselamatan dari pendudukan," tegasnya.
"Mekanisme untuk melawan dan menghadapi pendudukan juga harus dilakukan selama fase ini," tambahnya seperti dikutip dari Asharq al-Awsat, Minggu (8/10/2017).
Masih harus dilihat apakah Hamas akan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung di pemerintahan. Tokoh-tokoh independen bisa dipilih. Partisipasi Hamas adalah salah satu masalah yang dapat menghambat rekonsiliasi karena permintaan Israel-Amerika bahwa pemerintah yang akan datang harus mengakui Israel.
Sumber mengatakan kepada Asharq al-Awsat bahwa tokoh-tokoh yang tidak diketahui dapat dipilih untuk menduduki jabatan menteri karena mereka mungkin tidak memiliki hubungan langsung yang jelas dengan Hamas dan faksi lainnya. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk berkomitmen pada program Organisasi Pembebasan Palestina dan menghindari Hamas mengakui Israel.
Anggota politbiro Hamas Khalil al-Hayyah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi rekonsiliasi jika keyakinan untuk mencapai kemitraan dan kerja sama tersedia.
"Kami menuju rekonsiliasi Palestina dengan pikiran terbuka yang akan membantu pertemuan Kairo yang diantisipasi dengan sukses," tambahnya.
"Ada kesempatan nyata untuk mengakhiri divisi Palestina salah jika menempatkan hambatan sebelum dialog dimulai," lanjutnya.
Dia mengatakan bahwa Hamas percaya bahwa seharusnya ada satu otoritas, dewan pemerintah dan legislatif yang akan mewakili setiap orang Palestina.
"Pemerintahan ini harus bisa mengatur hidup mereka berdasarkan melayani dan mendukung warga negara dan tidak dengan mengorbankan kepentingan Palestina," Hayya menyatakan.
Dia juga berbicara tentang satu pemerintahan yang akan memerintah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ini juga akan mencakup pasukan keamanan.
Pejabat Hamas tersebut berjanji bahwa senjata perlawanan tersebut akan ditinggalkan dalam diskusi. "Senjata tidak terbuka untuk diskusi. Kesepakatan sebelumnya telah dibuat selama ini," katanya.
Perundingan Kairo akan mencakup isu mantan pegawai pemerintah Hamas. Mereka juga akan menangani masalah perbatasan, keamanan dan penyeberangan.
Rencana ini akan membantu membuka jalan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
Kedua faksi Palestina akan menangani rincian pemerintahan ini saat mereka bertemu di Kairo dalam serangkaian pertemuan yang akan dimulai pada hari Selasa.
Pejabat Hamas yang bertanggung jawab atas hubungan nasional, Hussam Badran, mengatakan bahwa pemerintah persatuan nasional berarti partisipasi sebenarnya dari semua faksi Palestina yang aktif, dimulai dengan Hamas.
"Ini semua benar. Sebenarnya, ini adalah tugas pada tahap ini. Orang-orang kita pantas memilih siapa yang harus memimpin mereka di jalan keselamatan dari pendudukan," tegasnya.
"Mekanisme untuk melawan dan menghadapi pendudukan juga harus dilakukan selama fase ini," tambahnya seperti dikutip dari Asharq al-Awsat, Minggu (8/10/2017).
Masih harus dilihat apakah Hamas akan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung di pemerintahan. Tokoh-tokoh independen bisa dipilih. Partisipasi Hamas adalah salah satu masalah yang dapat menghambat rekonsiliasi karena permintaan Israel-Amerika bahwa pemerintah yang akan datang harus mengakui Israel.
Sumber mengatakan kepada Asharq al-Awsat bahwa tokoh-tokoh yang tidak diketahui dapat dipilih untuk menduduki jabatan menteri karena mereka mungkin tidak memiliki hubungan langsung yang jelas dengan Hamas dan faksi lainnya. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk berkomitmen pada program Organisasi Pembebasan Palestina dan menghindari Hamas mengakui Israel.
Anggota politbiro Hamas Khalil al-Hayyah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi rekonsiliasi jika keyakinan untuk mencapai kemitraan dan kerja sama tersedia.
"Kami menuju rekonsiliasi Palestina dengan pikiran terbuka yang akan membantu pertemuan Kairo yang diantisipasi dengan sukses," tambahnya.
"Ada kesempatan nyata untuk mengakhiri divisi Palestina salah jika menempatkan hambatan sebelum dialog dimulai," lanjutnya.
Dia mengatakan bahwa Hamas percaya bahwa seharusnya ada satu otoritas, dewan pemerintah dan legislatif yang akan mewakili setiap orang Palestina.
"Pemerintahan ini harus bisa mengatur hidup mereka berdasarkan melayani dan mendukung warga negara dan tidak dengan mengorbankan kepentingan Palestina," Hayya menyatakan.
Dia juga berbicara tentang satu pemerintahan yang akan memerintah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ini juga akan mencakup pasukan keamanan.
Pejabat Hamas tersebut berjanji bahwa senjata perlawanan tersebut akan ditinggalkan dalam diskusi. "Senjata tidak terbuka untuk diskusi. Kesepakatan sebelumnya telah dibuat selama ini," katanya.
Perundingan Kairo akan mencakup isu mantan pegawai pemerintah Hamas. Mereka juga akan menangani masalah perbatasan, keamanan dan penyeberangan.
(ian)
