Presiden Timor Leste Hujat Pemerintahan Mari Alkatiri
Selasa, 03 Oktober 2017 - 21:18 WIB
Presiden Timor Leste Hujat Pemerintahan Mari Alkatiri
A
A
A
DILI - Francisco "Lu Olo" Guterres mengungkapkan unek-uneknya di hadapan sisa anggota kabinet baru pemerintah Timor Leste. Ia mendesak pemerintahan minoritas pertama sejak kemerdekaan itu untuk fokus pada perbaikan kondisi kehidupan dan menghindari pergolakan politik.
Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri menghadapi tekanan untuk mengangkat produksi minyak yang lesu di negara berpenduduk 1,3 juta orang itu, di mana pengangguran dan kemiskinan tetap terjadi.
Alkatiri, yang merupakan perdana menteri pertama Timor Leste setelah kemerdekaan pada tahun 2002, mundur pada tahun 2006 menyusul gelombang kerusuhan yang dipicu oleh pemecatan 600 tentara. Partai Fretilin-nya memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan bulan Juli namun gagal mendapat suara mayoritas.
Guterres mengatakan dalam sebuah pidato di parlemen bahwa negara tersebut mengharapkan pemerintahan yang baik tanpa pemborosan.
"Perbaikan kesejahteraan di tanah kita tidak tercapai dengan pergolakan politik. Ini dicapai dengan kerja sama, dengan partisipasi semua orang dan dedikasi," kata Guterres seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/10/2017).
Turunnya output dari ladang minyak dan gas yang ada, ditambah dengan harga komoditas yang lebih lemah, telah menghantam anggaran pemerintah dan mengikis hasrat untuk mengembangkan sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Mari Alkatiri, adalah seorang Muslim di negara berpenduduk mayoritas Katolik Roma, menghabiskan beberapa dekade tinggal di pengasingan di Mozambik selama perjuangan kemerdekaan Timor Leste.
Peraih Nobel Perdamaian dan mantan perdana menteri serta presiden, Jose Ramos-Horta, juga dilantik dalam kabinet bulan lalu dengan jabatan baru sebagai Menteri Negara dan Penasihat Keamanan Nasional.
Hernani Filomena Coelho da Silva telah ditunjuk menjadi menteri penting yaitu menteri perminyakan. Dia adalah menteri luar negeri di pemerintahan sebelumnya.
Australia dan Timor Leste mencapai kesepakatan terobosan bulan lalu terkait perbatasan maritim, mengakhiri perselisihan satu dekade yang telah menghentikan proyek gas lepas pantai senilai USD 40 miliar.
Perselisihan telah menyebabkan pemilik ladang Greater Sunrise - Woodside Petroleum, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell dan Osaka Gas Jepang - untuk melupakan proyek tersebut.
Fretilin, yang memenangkan 23 kursi dalam pemilihan, akan bergabung dengan Partai Demokrat untuk menguasai 30 kursi di parlemen dengan 65 kursi.
Fretilin, atau Front Revolusi untuk Timor Leste yang Merdeka, telah melakukan koalisi de facto sejak tahun 2015 dengan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste, sebuah partai yang didirikan oleh mantan pejuang kemerdekaan Xanana Gusmao.
Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri menghadapi tekanan untuk mengangkat produksi minyak yang lesu di negara berpenduduk 1,3 juta orang itu, di mana pengangguran dan kemiskinan tetap terjadi.
Alkatiri, yang merupakan perdana menteri pertama Timor Leste setelah kemerdekaan pada tahun 2002, mundur pada tahun 2006 menyusul gelombang kerusuhan yang dipicu oleh pemecatan 600 tentara. Partai Fretilin-nya memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan bulan Juli namun gagal mendapat suara mayoritas.
Guterres mengatakan dalam sebuah pidato di parlemen bahwa negara tersebut mengharapkan pemerintahan yang baik tanpa pemborosan.
"Perbaikan kesejahteraan di tanah kita tidak tercapai dengan pergolakan politik. Ini dicapai dengan kerja sama, dengan partisipasi semua orang dan dedikasi," kata Guterres seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/10/2017).
Turunnya output dari ladang minyak dan gas yang ada, ditambah dengan harga komoditas yang lebih lemah, telah menghantam anggaran pemerintah dan mengikis hasrat untuk mengembangkan sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Mari Alkatiri, adalah seorang Muslim di negara berpenduduk mayoritas Katolik Roma, menghabiskan beberapa dekade tinggal di pengasingan di Mozambik selama perjuangan kemerdekaan Timor Leste.
Peraih Nobel Perdamaian dan mantan perdana menteri serta presiden, Jose Ramos-Horta, juga dilantik dalam kabinet bulan lalu dengan jabatan baru sebagai Menteri Negara dan Penasihat Keamanan Nasional.
Hernani Filomena Coelho da Silva telah ditunjuk menjadi menteri penting yaitu menteri perminyakan. Dia adalah menteri luar negeri di pemerintahan sebelumnya.
Australia dan Timor Leste mencapai kesepakatan terobosan bulan lalu terkait perbatasan maritim, mengakhiri perselisihan satu dekade yang telah menghentikan proyek gas lepas pantai senilai USD 40 miliar.
Perselisihan telah menyebabkan pemilik ladang Greater Sunrise - Woodside Petroleum, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell dan Osaka Gas Jepang - untuk melupakan proyek tersebut.
Fretilin, yang memenangkan 23 kursi dalam pemilihan, akan bergabung dengan Partai Demokrat untuk menguasai 30 kursi di parlemen dengan 65 kursi.
Fretilin, atau Front Revolusi untuk Timor Leste yang Merdeka, telah melakukan koalisi de facto sejak tahun 2015 dengan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste, sebuah partai yang didirikan oleh mantan pejuang kemerdekaan Xanana Gusmao.
(ian)
