AS: Kekerasan di Myanmar seperti Pembersihan Etnis
Jum'at, 29 September 2017 - 19:14 WIB
AS: Kekerasan di Myanmar seperti Pembersihan Etnis
A
A
A
NEW YORK - Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley menuturkan, pihaknya melihat kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar, seperti upaya pembersihan etnis.
"Kami tidak bisa takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti apa adanya: kampanye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas," kata Haley.
Haley mengatakan, pemerintah Myanmar harus mengizinkan akses media dan kemanusiaan ke negara bagian Rakhine, rumah bagi Rohingya, jika klaimnya untuk memerangi teroris adalah benar.
"Kekerasan yang sedang berlangsung telah membuat malu para pemimpin senior Myanmar yang telah banyak berkorban untuk Myanmar yang terbuka," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Jumat (29/9).
Sebelumnya, Haley, meminta dunia internasional untuk menangguhkan pemberian senjata ke Myanmar. Embargo itu menurut Haley adalah hukuman atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya, dan harus dilakukan sampai pihak militer Myanmar melakukan tindakan pertanggungjawaban yang memadai.
Ini adalah pertama kalinya Washington menggunakan tuduhan perpindahan ratusan ribu orang di Negara Bagian Rakhine sebagai pembersihan etnis. Namun, Myanmar menolak tuduhan tersebut dan telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia.
"Kami tidak bisa takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti apa adanya: kampanye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas," kata Haley.
Haley mengatakan, pemerintah Myanmar harus mengizinkan akses media dan kemanusiaan ke negara bagian Rakhine, rumah bagi Rohingya, jika klaimnya untuk memerangi teroris adalah benar.
"Kekerasan yang sedang berlangsung telah membuat malu para pemimpin senior Myanmar yang telah banyak berkorban untuk Myanmar yang terbuka," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Jumat (29/9).
Sebelumnya, Haley, meminta dunia internasional untuk menangguhkan pemberian senjata ke Myanmar. Embargo itu menurut Haley adalah hukuman atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya, dan harus dilakukan sampai pihak militer Myanmar melakukan tindakan pertanggungjawaban yang memadai.
Ini adalah pertama kalinya Washington menggunakan tuduhan perpindahan ratusan ribu orang di Negara Bagian Rakhine sebagai pembersihan etnis. Namun, Myanmar menolak tuduhan tersebut dan telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia.
(mas)
