RI-Norwegia Pimpin Pertemuan Mengenai Perdamaian
RI-Norwegia Pimpin Pertemuan Mengenai Perdamaian
A
A
A
NEW YORK - Menteri Luar Negeri Indonesia dan Retno Marsudi bersama dengan Menteri Luar Negeri Norwegia dilaporkan memimpin pertemuan Tingkat Menteri mengenai Bina Perdamaian, di kantor Perwakilan Tetap Indonesia (PTRI) di PBB, di New York, Amerika Serikat (AS).
Pertemuan itu merupakan inisiatif Indonesia dan Norwegia. Indonesia dan Norwegia adalah fokal point untuk isu Pendanaan di bawah Komisi Bina Perdamaian PBB, selama ini sangat aktif dalam upaya mendukung pembangunan di negara berkembang pasca konflik.
Dalam pertemuan itu, Retno menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini dalam upaya mendukung pembangunan di negara negara pasca konflik adalah memastikan adanya pendanaan yang cepat dan memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerja sama global yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendaan guna mendukung pembangunan negara-negara pasca konflik.
"Guna memastikan pendanaan yang memadai, kita semua harus berkontribusi, negara maju harus memehuni komitmennya dan kita juga harus dapat menarik sektor swasta untuk membantu pendanaan dan pembangunan di negara negara pasca konflik," kata Retno, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Senin (18/9).
Dengan mengangkat tema Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk Meningkatkan Kapasitas dalam Mendukung pembangunan pasca Perdamaian, Indonesia memberikan contoh sumber pendanaan inovatif dalam bantuan kepada negara-negara pasca-konflik.
“Indonesia senantiasa siap untuk memberikan bantuan melalui kerja sama selatan-selatan dan triagular, khususnya untuk program-program unggulan yang selama ini telah berhasil mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik," sambungnya.
Menurut data Kemlu RI, Selama tahun 2016, Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan kapasitas kepada lebih dari 40 orang dari sejumlah negara. Sedangkan dalam kerangka kerja sama Triangular, Indonesia telah melaksanakan program pembangunan kapasitas kepada lebih dari 30 negara sejak tahun 2011.
Pertemuan itu sendiri dihadiri oleh negara-negara anggota Komisi Bina Perdamaian PBB, wakil dari Sekjen PBB, dan negara-negara pasca konflik. Pertemuan tersebut berhasil mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dari negara-negara pasca konflik, serta bantuan yang siap diberikan oleh negara-negara donor.
Pertemuan itu merupakan inisiatif Indonesia dan Norwegia. Indonesia dan Norwegia adalah fokal point untuk isu Pendanaan di bawah Komisi Bina Perdamaian PBB, selama ini sangat aktif dalam upaya mendukung pembangunan di negara berkembang pasca konflik.
Dalam pertemuan itu, Retno menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini dalam upaya mendukung pembangunan di negara negara pasca konflik adalah memastikan adanya pendanaan yang cepat dan memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerja sama global yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendaan guna mendukung pembangunan negara-negara pasca konflik.
"Guna memastikan pendanaan yang memadai, kita semua harus berkontribusi, negara maju harus memehuni komitmennya dan kita juga harus dapat menarik sektor swasta untuk membantu pendanaan dan pembangunan di negara negara pasca konflik," kata Retno, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Senin (18/9).
Dengan mengangkat tema Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk Meningkatkan Kapasitas dalam Mendukung pembangunan pasca Perdamaian, Indonesia memberikan contoh sumber pendanaan inovatif dalam bantuan kepada negara-negara pasca-konflik.
“Indonesia senantiasa siap untuk memberikan bantuan melalui kerja sama selatan-selatan dan triagular, khususnya untuk program-program unggulan yang selama ini telah berhasil mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik," sambungnya.
Menurut data Kemlu RI, Selama tahun 2016, Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan kapasitas kepada lebih dari 40 orang dari sejumlah negara. Sedangkan dalam kerangka kerja sama Triangular, Indonesia telah melaksanakan program pembangunan kapasitas kepada lebih dari 30 negara sejak tahun 2011.
Pertemuan itu sendiri dihadiri oleh negara-negara anggota Komisi Bina Perdamaian PBB, wakil dari Sekjen PBB, dan negara-negara pasca konflik. Pertemuan tersebut berhasil mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dari negara-negara pasca konflik, serta bantuan yang siap diberikan oleh negara-negara donor.
(esn)
Explore More