Irak Akan Lakukan Intervensi Militer pada Referendum Kurdi

BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Haider el-Abadi menyatakan, pihaknya akan melakukan intervensi militer pada saat referendum kemerdekaan Kurdi. Intervensi ini akan dilakukan jika referendum itu berujung pada kerusuhan.
"Jika penduduk Irak terancam oleh penggunaan kekuatan di luar hukum, maka kita akan campur tangan secara militer," kata Abadi dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (17/9).
"Jika Anda menantang konstitusi dan jika Anda menantang perbatasan Irak dan perbatasan wilayah ini, maka ini adalah undangan publik ke negara-negara di kawasan ini untuk melanggar perbatasan Irak juga, yang merupakan eskalasi yang sangat berbahaya," sambungnya.
Para pemimpin wilayah Kurdi Irak sebelumnya mengatakan, mereka berharap referendum tersebut akan mendorong Baghdad untuk datang ke meja perundingan dan menciptakan jalan untuk kemerdekaan. Namun, Abadi mengatakan, perundingan semacam itu kemungkinan akan semakin sulit untuk terwujud dengan adanya referendum tersebut.
"Ini akan membuat lebih sulit dan lebih sulit. Namun, saya tidak akan pernah menutup pintu perundingan. Negosiasi selalu mungkin terjadi," ungkap pemimpin Irak tersebut.
Wilayah Kurdi Irak berencana mengadakan referendum mengenai dukungan untuk kemerdekaan dari Irak pada 25 September di tiga wilayah yang membentuk wilayah otonomi mereka, dan di wilayah yang dikuasai oleh pasukan Kurdi namun diklaim oleh Baghdad.