AS Desak Kurdi Batalkan Referendum Kemerdekaan dari Irak

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintah daerah semi-otonom Kurdistan Irak untuk membatalkan referendum kemerdekaannya. Washington menyatakan, waktu referendum kemerdekaan tidak tepat untuk saat ini.

Anggota parlemen Kurdi Irak pada hari Jumat menyetujui pemungutan suara referendum kemerdekaan pada tanggal 25 September 2017 mendatang. Gerakan Kurdi untuk merdeka dari Irak ini dipelopori pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani, sekutu Washington.

Washington telah lama mendukung otonomi Kurdi dan telah mengandalkan kekuatan milisinya dalam perang melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Namun, kini AS khawatir referendum akan menganggu perang melawan ISIS.

Irak, Iran, Turki dan Suriah kompak menentang referendum kemerdekaan Kurdi karena bisa memicu guncangan di Timur Tengah. Sedangkan Israel secara terbuka mendukung referendum tersebut.

”Amerika Serikat telah berulang kali menekankan kepada para pemimpin daerah Kurdistan bahwa referendum mengganggu upaya untuk mengalahkan ISIS dan menstabilkan wilayah-wilayah yang dibebaskan,” kata Presiden Donald Trump dalam sebuah pernyataan yang disampaikan Gedung Putih.

”Memegang referendum di daerah sengketa sangat provokatif dan tidak stabil,” lanjut Trump memperingatkan dampak referendum tersebut, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (16/9/2017).

Pekan ini, utusan tertinggi AS, Brett McGurk, mengunjungi Erbil dan berusaha meyakinkan pemimpin Kurdi untuk membatalkan referendum kemerdekaan. Sebagai imbalannya, AS memberikan inisiatif diplomatik baru.

Berdasarkan rencana ini, salah seorang sumber pemerintah AS mengatakan kepada AFP, bahwa masyarakat internasional akan mengawasi negosiasi pembagian pendapatan dalam anggaran minyak Irak dan pembayaran untuk pejuang milisi Kurdi.