Temui Kepala Militer Myanmar, Menlu RI Desak De-eskalasi di Rakhine
Senin, 04 September 2017 - 19:44 WIB
Temui Kepala Militer Myanmar, Menlu RI Desak De-eskalasi di Rakhine
A
A
A
YANGON - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendesak adanya de-eskalasi situasi di wilayah Rakhine, Myanmar. Desakan itu disampaikan saat Retno melakukan pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing di Nay Pyi Daw.
Pertemuan dengan Jenderal Hlaing yang berlangsung lebih dari satu jam, merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.
“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," ucap Retno dalam pertemuan itu, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Senin (4/9).
Retno, dalam pertemuan itu menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.
“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine. Disampaikan otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menanggapi hal ini Retno, mengharapkan agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine. Hal ini, lanjut Retno, diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk yang sedang dilakukan oleh Indonesia, seperti pembangunan rumah sakit di Marauk U, Rakhine, dan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar.
Lebih lanjut, Retno menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mencapai semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali. Wilayah-wilayah dimana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan perlu didahulukan.
Dalam Pertemuan itu, Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. "Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," tutur Retno.
Di akhir pertemuan, Retno mengharapkan kiranya hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh dapat tetap terjaga. Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara.
Pertemuan dengan Jenderal Hlaing yang berlangsung lebih dari satu jam, merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.
“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," ucap Retno dalam pertemuan itu, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Senin (4/9).
Retno, dalam pertemuan itu menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.
“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine. Disampaikan otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menanggapi hal ini Retno, mengharapkan agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine. Hal ini, lanjut Retno, diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk yang sedang dilakukan oleh Indonesia, seperti pembangunan rumah sakit di Marauk U, Rakhine, dan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar.
Lebih lanjut, Retno menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mencapai semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali. Wilayah-wilayah dimana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan perlu didahulukan.
Dalam Pertemuan itu, Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. "Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," tutur Retno.
Di akhir pertemuan, Retno mengharapkan kiranya hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh dapat tetap terjaga. Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara.
(esn)
