AS Bakal Gelar Pembicaraan PBB Soal Sanksi Korut
AS Bakal Gelar Pembicaraan PBB Soal Sanksi Korut
A
A
A
NEW YORK - Sejumlah diplomat PBB mengatakan Amerika Serikat (AS) bakal segera memperluas perundingan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih kuat terhadap Korea Utara (Korut). Ini menandakan kemungkinan AS telah mencapai kata sepakat dengan China terkait soal sanksi terbaru tersebut.
"Kami telah bekerja sangat keras untuk beberapa lama dan kami tentu berharap ini akan menjadi keputusan konsensus," kata Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi, dikutip dari Reuters, Jumat (4/8/2017).
Beberapa diplomat mengatakan AS akan segera memberikan rancangan resolusi tersebut kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB.
Biasanya, AS dan China telah menyetujui sanksi terhadap Korut sebelum secara formal melibatkan anggota dewan lainnya. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto oleh AS, China, Rusia, Prancis atau Inggris untuk diadopsi.
AS secara informal menjaga Inggris dan Prancis dalam perundingan, sementara Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa China telah membagikan draft tersebut dan bernegosiasi dengan Rusia.
Pada akhir pekan lalu, Haley mengatakan bahwa AS telah selesai berbicara tentang Korut dan China harus memutuskan apakah mereka bersedia untuk kembali menerapkan sanksi PBB yang lebih kuat.
Namun, Rusia mencatat bahwa lima negara pemegang hak veto permanen (P5) belum secara formal membahas draft tersebut. Tidak segera jelas apakah hubungan buruk antara Rusia dan AS, terkait pemberlakukan sanksi sepihak yang baru terhadap Moskow, akan menghambat perundingan.
"Bahkan jika ada kesepakatan antara AS dan China, bukan berarti ada kesepakatan antara anggota P5," kata Duta Besar U.N. Vassily Nebenzia dari Rusia, yang bertemu dengan Liu sebelumnya dan mendiskusikan kemungkinan resolusi.
"Mungkin ada kesepakatan bilateral (antara Beijing dan Washington), tapi itu bukan masalah universal," katanya, seraya menambahkan bahwa sementara dia mengetahui apa yang mungkin ada dalam resolusi yang tidak dia lihat dalam draft seperti sekarang.
Misi AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak berkomentar.
Pekan lalu Haley mengatakan bahwa keterlibatan Rusia dalam rancangan resolusi tersebut akan menjadi "ujian sejati". Moskow tidak setuju dengan penilaian oleh kekuatan Barat bahwa Pyongyang telah meluncurkan dua rudal jarak jauh, namun mereka mengatakan bahwa mereka berada pada jarak menengah.
Diplomat mengatakan China dan Rusia hanya melihat sebuah uji coba rudal jarak jauh atau senjata nuklir sebagai pemicu untuk sanksi PBB lebih lanjut.
Korut telah mendapat sanksi PBB sejak tahun 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya dan Dewan Keamanan PBB telah menaikkan langkah-langkah untuk menanggapi lima uji coba senjata nuklir dan dua rudal jarak jauhnya.
"Kami telah bekerja sangat keras untuk beberapa lama dan kami tentu berharap ini akan menjadi keputusan konsensus," kata Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi, dikutip dari Reuters, Jumat (4/8/2017).
Beberapa diplomat mengatakan AS akan segera memberikan rancangan resolusi tersebut kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB.
Biasanya, AS dan China telah menyetujui sanksi terhadap Korut sebelum secara formal melibatkan anggota dewan lainnya. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto oleh AS, China, Rusia, Prancis atau Inggris untuk diadopsi.
AS secara informal menjaga Inggris dan Prancis dalam perundingan, sementara Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa China telah membagikan draft tersebut dan bernegosiasi dengan Rusia.
Pada akhir pekan lalu, Haley mengatakan bahwa AS telah selesai berbicara tentang Korut dan China harus memutuskan apakah mereka bersedia untuk kembali menerapkan sanksi PBB yang lebih kuat.
Namun, Rusia mencatat bahwa lima negara pemegang hak veto permanen (P5) belum secara formal membahas draft tersebut. Tidak segera jelas apakah hubungan buruk antara Rusia dan AS, terkait pemberlakukan sanksi sepihak yang baru terhadap Moskow, akan menghambat perundingan.
"Bahkan jika ada kesepakatan antara AS dan China, bukan berarti ada kesepakatan antara anggota P5," kata Duta Besar U.N. Vassily Nebenzia dari Rusia, yang bertemu dengan Liu sebelumnya dan mendiskusikan kemungkinan resolusi.
"Mungkin ada kesepakatan bilateral (antara Beijing dan Washington), tapi itu bukan masalah universal," katanya, seraya menambahkan bahwa sementara dia mengetahui apa yang mungkin ada dalam resolusi yang tidak dia lihat dalam draft seperti sekarang.
Misi AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak berkomentar.
Pekan lalu Haley mengatakan bahwa keterlibatan Rusia dalam rancangan resolusi tersebut akan menjadi "ujian sejati". Moskow tidak setuju dengan penilaian oleh kekuatan Barat bahwa Pyongyang telah meluncurkan dua rudal jarak jauh, namun mereka mengatakan bahwa mereka berada pada jarak menengah.
Diplomat mengatakan China dan Rusia hanya melihat sebuah uji coba rudal jarak jauh atau senjata nuklir sebagai pemicu untuk sanksi PBB lebih lanjut.
Korut telah mendapat sanksi PBB sejak tahun 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya dan Dewan Keamanan PBB telah menaikkan langkah-langkah untuk menanggapi lima uji coba senjata nuklir dan dua rudal jarak jauhnya.
(ian)
Explore More