Gedung Putih Angkat Bahu Soal Masa Depan Tentara Transgender

WASHINGTON - Gedung Putih mengataku tidak tahu apa yang akan terjadi pada anggota militer transgender yang saat ini bertugas di militer Amerika Serikat (AS). Hal ini tidak terlepas dari pengumuman mendadak Presiden Donald Trump yang melarang kaum transgender menjadi tentara AS.

"Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Departemen Pertahanan dan Gedung Putih karena pelaksanaannya dilakukan dan dilaksanakan dengan sah," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders ketika ditanya apakah ini berarti pasukan transgender aktif akan dipanggil pulang.

Ketika wartawan mendesak rincian lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut, Sanders mengancam untuk menutup pertemuan tersebut seperti dikutip dari Independent, Kamis (27/7/2017).

Komentar tersebut tampaknya menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak tahu apa yang akan terjadi pada lebih dari 2.500 orang transgender yang secara aktif bertugas di militer AS sebagai hasil dari kebijakan mereka.

Sanders mengatakan keputusan, yang dia pertahankan sebagai tindakan murni, dilakukan setelah diskusi ekstensif dengan tim keamanan nasional Trump.

Sanders mengatakan bahwa Menteri Pertahanan James Mattis diberitahu tentang keputusan tersebut segera setelah Presiden membuatnya, satu hari sebelum diumumkan.

"Saya pikir kadang-kadang Anda harus membuat keputusan. Dan begitu Presiden mengambil keputusan, dia merasa tidak perlu menahan keputusan itu," kata Sanders.

Keputusan tersebut mengakhiri kebijakan era Obama yang memungkinkan anggota militer transgender saat ini untuk bertugas secara terbuka, menerima perawatan medis, dan mengubah identitas gender mereka dalam sistem personil Pentagon.

Pemerintah Trump telah menimbang selama berbulan-bulan apakah melaksanakan atau tidak untuk menggulirkan fase akhir dari kebijakan ini, yang memungkinkan anggota baru transgender bergabung. Baru bulan lalu, Menteri Pertahanan Jim Mattis meminta enam bulan lagi untuk mempertimbangkan peluncurannya.