Wapres Irak Tuding Qatar Coba Pecah Negaranya
Minggu, 18 Juni 2017 - 20:30 WIB
Wapres Irak Tuding Qatar Coba Pecah Negaranya
A
A
A
BAGHDAD - Wakil Presiden Irak Iyad Allawi menuding Qatar berusaha untuk memecah belah negaranya. Allawi menuturkan, Qatar memiliki rencana untuk membagi Irak ke dalam beberapa bagian, dimana setiap bagiannya akan dijalankan oleh satu suku.
"Di Irak, Qatar mengadopsi sebuah proyek yang serupa dengan Iran, yakni untuk membagi Irak menjadi wilayah Sunni dengan imbalan wilayah Syiah. Sayangnya, beberapa negara Arab diam saat berbicara mengenai Qatar," kata Allawi.
"Sudah saatnya kita semua berbicara dengan jujur dan membuat semuanya menjadi jelas (kepada Qatar), sehingga kita bisa mencapai beberapa hasil. Setelah konfrontasi itu, datanglah rekonsiliasi," sambungnya, seperti dilansir MEMO pada Minggu (18/6).
Allawi adalah politisi sekuler Syiah yang memiliki beberapa dukungan dalam komunitas Sunni Irak. Posisinya sebagai Wakil Presiden, sebagian besar bersifat seremonial dan pandangannya tidak mencerminkan keadaan pemerintah di Baghdad, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Haider al-Abadi.
Abadi telah menolak untuk mengambil sisi secara resmi dalam keretakan Teluk Arab, namun mengkritik sanksi yang dikenakan pada Qatar, dengan mengatakan sanksi tersebut menyakiti penduduk, bukan pemerintah Qatar.
"Di Irak, Qatar mengadopsi sebuah proyek yang serupa dengan Iran, yakni untuk membagi Irak menjadi wilayah Sunni dengan imbalan wilayah Syiah. Sayangnya, beberapa negara Arab diam saat berbicara mengenai Qatar," kata Allawi.
"Sudah saatnya kita semua berbicara dengan jujur dan membuat semuanya menjadi jelas (kepada Qatar), sehingga kita bisa mencapai beberapa hasil. Setelah konfrontasi itu, datanglah rekonsiliasi," sambungnya, seperti dilansir MEMO pada Minggu (18/6).
Allawi adalah politisi sekuler Syiah yang memiliki beberapa dukungan dalam komunitas Sunni Irak. Posisinya sebagai Wakil Presiden, sebagian besar bersifat seremonial dan pandangannya tidak mencerminkan keadaan pemerintah di Baghdad, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Haider al-Abadi.
Abadi telah menolak untuk mengambil sisi secara resmi dalam keretakan Teluk Arab, namun mengkritik sanksi yang dikenakan pada Qatar, dengan mengatakan sanksi tersebut menyakiti penduduk, bukan pemerintah Qatar.
(esn)
