Assad Tolak Buat Konsesi Soal Kedaulatan Suriah
Jum'at, 12 Mei 2017 - 06:19 WIB
Assad Tolak Buat Konsesi Soal Kedaulatan Suriah
A
A
A
DAMASKUS - Presiden Suriah, Bashar al-Assad mengatakan bahwa ia dapat membuat konsesi mengenai masalah pribadi. Namun, ia tidak akan membuat hal yang sama mengenai masalah yang berkaitan dengan kedaulatan, kepentingan nasional, konstitusi, dan independensi Suriah.
Hal itu diungkapkannya dalam sebuah wawancara dengan sebuah media Belarusia.
"Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan, kepentingan nasional, konstitusi, dan independensi bukanlah hak prerogatif presiden dan dia tidak dapat membuat konsesi mengenai mereka," kata Assad.
"Saya membuat konsesi mengenai masalah pribadi yang tidak penting bagi masyarakat, krisis, dan mereka tidak diharuskan dari saya," imbuh Assad seperti dikutip dari Sputniknews, Jumat (12/5/2017).
Rusia dan Turki adalah penjamin rezim gencatan senjata Suriah yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016, dan telah bertahan secara umum, meskipun terus melaporkan pelanggaran. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi pada bulan Desember 2016 yang mendukung usaha tersebut.
Sebelumnya pada bulan Mei, Rusia, Turki dan Iran menandatangani memorandum tentang pembentukan zona aman di negara tersebut sebagai bagian dari perundingan Astana mengenai pemukiman Suriah.
Keempat zona tersebut termasuk provinsi Idlib barat laut dan bagian-bagian Latakia tetangga, Hama dan Aleppo, sebelah utara provinsi pusat Homs, Ghouta Timur dekat Damaskus, serta wilayah selatan Daraa dan Quneitra.
Hal itu diungkapkannya dalam sebuah wawancara dengan sebuah media Belarusia.
"Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan, kepentingan nasional, konstitusi, dan independensi bukanlah hak prerogatif presiden dan dia tidak dapat membuat konsesi mengenai mereka," kata Assad.
"Saya membuat konsesi mengenai masalah pribadi yang tidak penting bagi masyarakat, krisis, dan mereka tidak diharuskan dari saya," imbuh Assad seperti dikutip dari Sputniknews, Jumat (12/5/2017).
Rusia dan Turki adalah penjamin rezim gencatan senjata Suriah yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016, dan telah bertahan secara umum, meskipun terus melaporkan pelanggaran. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi pada bulan Desember 2016 yang mendukung usaha tersebut.
Sebelumnya pada bulan Mei, Rusia, Turki dan Iran menandatangani memorandum tentang pembentukan zona aman di negara tersebut sebagai bagian dari perundingan Astana mengenai pemukiman Suriah.
Keempat zona tersebut termasuk provinsi Idlib barat laut dan bagian-bagian Latakia tetangga, Hama dan Aleppo, sebelah utara provinsi pusat Homs, Ghouta Timur dekat Damaskus, serta wilayah selatan Daraa dan Quneitra.
(ian)
