Persaingan Pencalonan Presiden Korsel Sengit

SEOUL - Persaingan perebutan kursi presiden Korsel diperkirakan bakal berlangsung sengit. Saat ini dua calon presiden teratas, Moon Jae-in dan Hwan Kyo-ahn, masih berlomba-lomba menggalang dukungan partai dan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei Realmeter, di Partai Demokratik Korea (DPK), Jae-in memperoleh dukungan 40,1%, sedangkan An Hee-jung 31,9%. Rating Jae-in anjlok sekitar 5% dari hasil survei sepekan sebelumnya. Adapun Hee-jung naik sekitar 5,9%. Namun, Jaein tetap menjadi kandidat terfavorit untuk menggantikan Park Geun-hye.

Posisi ketiga di DPK diisi Wali Kota Seongnam, Lee Jaemyung, dengan dukungan 14,6% atau naik sekitar 2,6%. Survei itu diikuti 1.014 koresponden dan dilakukan dua hari, 8-9 Maret. Sebanyak 43,8% dari 1.014 responden mengaku ingin mendukung DPK. Sebanyak 55,1% dari 43,8% itu mendukung Moon, sedangkan 22,4% Hee-jung.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) sekaligus presiden sementara Korsel, Hwan Kyo-ahn, menggalang dukungan 58% dalam jajak pendapat di Partai Liberti Korea (LPK). Gubernur Gyeongsang Selatan Hong Joon-pyo dan mantan Gubernur Gyeonggi Kim Moon-soo masing-masing memperoleh dukungan 11,6% dan 5,5%.

Partai Rakyat yang menjadi partai terbesar ketiga di Korsel kemarin mengumumkan akan memilih calon bakal presiden pada 5 April mendatang. Anggota parlemen sekaligus pendiri Partai Rakyat, Ahn Cheolsoo, sudah mendaftarkan diri kemarin. Dia kemungkinan akan bersaing dengan Sohn Hak-kyu, Chun Jung-bae, dan Park Joo-sun. Meski setiap partai memiliki andalannya masing-masing, kandidat terpopuler di kalangan masyarakat hanyalah Jae-in dan Kyo-ahn.

Namun, pamor Kyo-ahn secara umum tetap terbilang rendah. Faktornya, selain masyarakat kapok dengan kandidat dari LPK, dia juga melindungi Geun-hye sebelum Geun-hye dipecat dari jabatannya. Sebaliknya dari Kyo-ahn, Jae-in dipandang sebagai sosok baru yang akan memberikan perubahan lebih baik bagi masyarakat.

Pengalaman mantan pengacara itu dalam bidang politik juga mumpuni. Dia pernah menjabat sebagai kepala staf Presiden Roh Moohyun. Pada Pilpres 2012 lalu dia juga diusung DPK, tapi kalah dari Geun-hye. Geun-hye dicopot dari jabatannya oleh Pengadilan Konstitusi karena menyalahgunakan kekuasaan. Dia menjadi presiden Korsel pertama yang dimakzulkan.

Sejumlah ahli menilai pemakzulan Geun-hye akan membuka harapan baru bagi masyarakat Korsel, terutama dalam bidang ekonomi. Keputusan itu diharapkan menjadi titik balik sejarah. Pendemo Geun-hye yang berjumlah 1.500 orang dilaporkan akan diajukan sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2018. Pengunjuk rasa yang turun ke jalan dari 29 Oktober- 11 Maret itu dinilai layak meraih penghargaan bergengsi.

Awalnya pengajuan ini akan dilakukan pada edisi 2017, tapi pendaftarannya telat karena sudah ditutup. ”Kami berharap dapat meraih penghargaan itu pada 2018 mendatang,” kata seorang panitia demo yang tidak mau disebutkan namanya, dikutip Korea Times. Sehari sebelumnya, anggota parlemen Chun Jung-bae juga merekomendasikan ide serupa.

”Demonstrasinya juga berjalan damai dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Saya rasa rakyat Korea Selatan berhak mendapatkan hal itu,” imbuhnya. Dewan Nasional juga mengakui hal tersebut. Mereka hanya dibuat pusing oleh aksi anarkistis pendukung Geun-hye. Mereka meminta pendukung Geun-hye menghormati keputusan Pengadilan Konstitusi.

Juru Bicara Dewan Nasional Chung Sye-kyun berharap semua lapisan masyarakat dapat bersatu di bawah sistem demokrasi. Sejauh ini, Geun-hye menepis semua tuduhan.
”Kebenaran yang sesungguhnya akan terungkap tanpa ada kegagalan,” ujarnya, Minggu (12/3). Keputusannya untuk keluar dari Istana Presiden dua hari sejak keputusan pengadilan membuat banyak orang geram. Para politisi Korsel bahkan menilainya telah meremehkan konstitusi.