Abe Dapat Memimpin Jepang hingga 2021

TOKYO - Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang memperpanjang batas waktu kekuasaan pemimpinnya. Perubahan ini dapat memberi peluang pada Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe menjadi pemimpin yang terlama menjabat.

Abe sesuai aturan sebelumnya harus mundur sebagai pemimpin partai dan PM pada September tahun depan, bahkan meski LDP menang pemilu. Kini LDP menyetujui perpanjangan batas waktu menjadi tiga periode pemerintahan secara berturutturut, dari sebelumnya dua periode pemerintahan.

Satu periode pemerintahan berlangsung selama tiga tahun. Itu artinya Abe dapat maju lagi dan terpilih kembali dalam pemilu yang akan digelar tahun depan. Jika dia menang dalam pemilu yang akan digelar sebelum Desember tahun depan, dia akan tetap berkuasa hingga September 2021.

Abe, 62, menjabat PM selama setahun sebelum mundur setelah kekalahan bersejarah dalam pemilu majelis tinggi pada 2007. Dia menjadi PM lagi saat LDP kembali berkuasa pada Desember 2012 setelah tiga tahun menjadi oposisi.

Dia kemudian meluncurkan rencana pertumbuhan ekonomi yang disebut ”Abenomics”, campuran antara kebijakan moneter dana murah skala besar, belanja pemerintah, dan pemangkasan birokrasi. Meski demikian, lima tahun pertumbuhan ekonomi masih belum stabil dan inflasi di bawah target 2%.

”Kami akan mencapai tujuan besar produk domestik bruto (PDB) USD5,3 triliun, menjaga siklus pertumbuhan dan redistribusi kekayaan,” papar PM Abe pada Kongres, dikutip kantor berita AFP.

LDP juga mengadopsi prinsip kebijakan mengambil langkah praktis menuju perubahan konstitusi. Partai itu sejak lama berupaya merevisi konstitusi pascaperang yang melarang Jepang menggunakan kekuatan berlebihan untuk militer atau disebut pasukan bela diri. Konstitusi itu diberlakukan oleh pasukan Amerika Serikat (AS) yang menduduki Jepang setelah Perang Dunia II dan resmi berlaku pada 1947.

”LDP akan memimpin diskusi konkret menuju usulan amendemen konstitusi. Ini peran sejarah LDP, bukan?” ujar Abe.

Keputusan dalam konvensi tahunan itu muncul saat LDP menikmati suara mayoritas di majelis rendah dan majelis tinggi parlemen. Saat ini Abe tidak memiliki lawan kuat di dalam partai untuk pemilihan ketua partai mendatang.

Jepang saat ini juga tidak memiliki partai-partai oposisi yang kuat. Dengan kata lain, oposisi Jepang dalam kondisi lemah. Pada era pemerintahan Abe, Jepang pada 2015 mengesahkan undang-undang baru yang mengizinkan Pasukan Bela Diri pergi bertempur untuk melindungi aliansi atau disebut bela diri kolektif.

Para pengkritik menuding kebijakan itu dapat menyeret Jepang dalam perang di negara lain meski tidak ada ancaman langsung terhadap Negeri Sakura itu atau rakyatnya. Beberapa pengkritik menilai aturan itu melanggar konstitusi pasifis (cinta damai).

Abe dan para pendukungnya berargumen aturan-aturan itu diperlukan untuk menghadapi perubahan lingkungan keamanan yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas militer China dan ancaman rudal serta nuklir Korea Utara (Korut).

Pemerintahan Jepang saat ini juga sedang menyesuaikan dengan pemerintahan AS yang baru dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Menteri Keuangan (Menkeu) Jepang Taro Aso pekan lalu menyatakan ingin menggunakan dialog ekonomi AS-Jepang sebagai sarana membahas aturan untuk perdagangan bebas dan investasi.

Aso menjelaskan, dialog akan membahas kebijakan ekonomi, infrastruktur, dan energi, tapi sulit menawarkan lebih banyak rincian karena pemerintahan Trump masih belum mengisi beberapa posisi kosong.

”Saya ingin membahas aturan untuk perdagangan yang bebas dan adil serta investasi, dan berharap aturanaturan itu dapat menyebar ke penjuru dunia,” kata dia, dikutip kantor berita Reuters.

PM Abe dan Trump bulan lalu sepakat membentuk kerangka kerja baru untuk dialog ekonomi membahas perdagangan dan investasi infrastruktur yang dipimpin Aso dan Wakil Presiden AS Mike Pence. Media Jepang melaporkan, Pence akan mengunjungi Tokyo bulan depan, tapi Gedung Putih belum memberi keterangan resmi.

Setelah menjabat pada Januari lalu, Trump mengejutkan para pembuat kebijakan Jepang dengan menyatakan kebijakan moneter Bank Sentral Jepang bertujuan memanipulasi mata uang. Trump juga mengomplain rendahnya jumlah ekspor automotif AS ke Jepang.