Australia Susun Ulang Kebijakan Luar Negeri

CANBERRA - Australia akan memanggil pulang semua duta besar (dubes) di luar negeri untuk mengikuti pertemuan. Langkah ini dilakukan saat Australia harus menyusun ulang kebijakan luar negeri untuk menyeimbangkan hubungan dengan aliansi lama dan mitra dagang terbesar Amerika Serikat (AS) dan China.

Ini pertama kali Australia mengumpulkan semua dubesnya dari 113 misi di penjuru dunia. Tujuannya untuk menyusun buku putih sebagai panduan diplomasi Australia dalam dekade mendatang. Buku putih itu akan menjadi dokumen pertama semacam itu sejak 2003 lalu.

“Di kala ketidakpastian global yang meningkat, penting bagi Australia memanfaatkan pengalaman dan kecerdasan para diplomat paling senior kita,” papar Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop, dikutip kantor berita Reuters.

Dia menjelaskan, pertemuan pada akhir bulan ini akan fokus pada pendekatan Australia untuk hubungan internasional dan perdagangan. Hubungan Australia dengan China memanas saat ini dengan meningkatnya penolakan terhadap investasi asing oleh parlemen konservatif di Canberra.

Hubungan Negeri Kanguru itu dengan AS juga berada di level terendah setelah percakapan keras antara Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull dan Presiden AS Donald Trump saat membahas rencana pertukaran pengungsi.

Mantan Dubes Australia untuk AS Kim Beazley yang sekaligus mantan ketua oposisi Partai Buruh, menilai hubungan dengan AS sangat penting bukan hanya karena Washington aliansi strategis lama, tapi juga jumlah investasi yang dikucurkan ke Australia.

“Saya lebih khawatir dalam bidang ekonomi tentang keengganan AS berinvestasi secara global dibandingkan tentang kemungkinan perang dagang antara AS dan China,” ujarnya.

Para dubes akan bertemu di Canberra selama dua hari bersama Turnbull, Bishop, dan Menteri Perdagangan Steven Ciobo dengan buku putih yang akan diluncurkan sekitar pertengahan tahun ini.

Kepala peneliti buku putih Australia Alexandra Oliver dari lembagarisetLowy Institutemenyatakan, perubahan politik global telah menantang pembuatan kebijakan luar negeri tradisional.

“Kekhawatiran tentang imigrasi, terorisme, globalisasi, perdagangan bebas global, krisis pangan global secara umum sekarang dipertanyakan,” katanya.