Suu Kyi: Situasi di Rakhine State Sangat Kompleks
Senin, 19 Desember 2016 - 17:18 WIB
Suu Kyi: Situasi di Rakhine State Sangat Kompleks
A
A
A
YANGON - Menteri Luar Negeri Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi menyampaikan kompleksitas permasalahan dan berkembangan terakhir yang terjadi di Rakhine State. Hal ini disampaikan Suu Kyi saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon.
Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Senin (19/12), dalam pertemuan itu Suu Kyi menjelaskan situasi di Rakhine State merupakan masalah kompleks yang telah berlangsung bertahun-tahun. Sebelum terjadinya serangan di pos keamanan pada 9 Oktober 2016, situasi di Rakhine State relatif tenang dan berbagai kebijakan, termasuk pembentukan empat komite untuk menuntun pembangunan inklusif di Rakhine State telah diambil.
"Keempat komite tersebut, meliputi komite yang bertanggung jawab untuk penguatan hukum, keimigrasian dan kewarganegaraan, pembangunan ekonomi dan sosial, serta kerja sama pembangunan dengan PBB dan organisasi internasional," ucapnya.
Dia menyampaikan langkah yang diambil Pemerintahnya pasca serangan 9 Oktober 2016, untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas. Suu Kyi menyebut, pemerintah Myanmar telah membentuk Komisi yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan untuk membantu menyelesaikan masalah di Rakhine State dan Tim Investigasi Nasional.
Suu Kyi menambahkan, berdasarkan saran menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, akses bagi media termasuk media asing mulai dibuka, dan akses bantuan kemanusiaan juga telah diberikan lebih besar. Termasuk akses untuk bantuan kemanusiaan dari PBB mulai tanggal 19 Desember 2016. Akses kemanusiaan kepada PBB telah dikonfirmasikan oleh wakil PBB di Myanmar dalam Pertemuan dengan Menlu Retno di Yangoon tanggal 18 Desember 2016.
Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Senin (19/12), dalam pertemuan itu Suu Kyi menjelaskan situasi di Rakhine State merupakan masalah kompleks yang telah berlangsung bertahun-tahun. Sebelum terjadinya serangan di pos keamanan pada 9 Oktober 2016, situasi di Rakhine State relatif tenang dan berbagai kebijakan, termasuk pembentukan empat komite untuk menuntun pembangunan inklusif di Rakhine State telah diambil.
"Keempat komite tersebut, meliputi komite yang bertanggung jawab untuk penguatan hukum, keimigrasian dan kewarganegaraan, pembangunan ekonomi dan sosial, serta kerja sama pembangunan dengan PBB dan organisasi internasional," ucapnya.
Dia menyampaikan langkah yang diambil Pemerintahnya pasca serangan 9 Oktober 2016, untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas. Suu Kyi menyebut, pemerintah Myanmar telah membentuk Komisi yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan untuk membantu menyelesaikan masalah di Rakhine State dan Tim Investigasi Nasional.
Suu Kyi menambahkan, berdasarkan saran menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, akses bagi media termasuk media asing mulai dibuka, dan akses bantuan kemanusiaan juga telah diberikan lebih besar. Termasuk akses untuk bantuan kemanusiaan dari PBB mulai tanggal 19 Desember 2016. Akses kemanusiaan kepada PBB telah dikonfirmasikan oleh wakil PBB di Myanmar dalam Pertemuan dengan Menlu Retno di Yangoon tanggal 18 Desember 2016.
(esn)
