Filipina Tolak Badan Internasional Selidiki Pembunuhan Ekstrayudisial
Minggu, 21 Agustus 2016 - 03:48 WIB
Filipina Tolak Badan Internasional Selidiki Pembunuhan Ekstrayudisial
A
A
A
MANILA - Juru bicara presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan, perwakilan internasional tidak diterima untuk menyelidiki dugaan serentetan pembunuhan esktra yudisial terkait narkoba di negara itu. Pernyataan itu adalah jawaban atas cuitan pelapor khusus PBB Agnes Callamard.
Juru bicara Duterte, Ernesto Abella mengatakan, pemerintah Filipina belum mengirimkan undangan kepada pihak ketiga untuk melihat urusan dalam negeri Filipina. Ia menyatakan, Duterte menemukan pernyataan dari badan tertentu sebagai campur tangan yang tidak diinginkan.
"Situasi perang terhadap narkoba sedang ditangani oleh pihak berwenang Filipina, dan apa yang disebut sebagai investigasi oleh pihak ketiga adalah gangguan yang tidak pantas terhadap urusan rumah tangga dari negara yang warga negaranya menyambut perubahan bahwa kebijakan dan program presiden dan rakyatnya yang ramah telah pada tempatnya," kata Abella seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (21/8/2016).
Sebelumnya, Callamard mengatakan bahwa ia menerima tantangan yang diberikan oleh kepala penasehat hukum presiden Duterte, Salvador Panelo, untuk melihat sendiri situasi peredaran narkoba di negara itu. Tapi Abella menegaskan bahwa tidak ada undangan yang dikirimkan untuk Callamard atau pun dari perwakilan pihak ketiga lainnya.
Kelompok hak asasi manusia Internasional telah menyuarakan keprihatinan atas serentetan pembunuhan terhadap tersangka pengguna dan pengedar narkoba di Filipina. Media telah menghitung hampir 700 pembunuhan terjadi sejak Duterte mengambil alih kepresidenan pada 30 Juni.
Juru bicara Duterte, Ernesto Abella mengatakan, pemerintah Filipina belum mengirimkan undangan kepada pihak ketiga untuk melihat urusan dalam negeri Filipina. Ia menyatakan, Duterte menemukan pernyataan dari badan tertentu sebagai campur tangan yang tidak diinginkan.
"Situasi perang terhadap narkoba sedang ditangani oleh pihak berwenang Filipina, dan apa yang disebut sebagai investigasi oleh pihak ketiga adalah gangguan yang tidak pantas terhadap urusan rumah tangga dari negara yang warga negaranya menyambut perubahan bahwa kebijakan dan program presiden dan rakyatnya yang ramah telah pada tempatnya," kata Abella seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (21/8/2016).
Sebelumnya, Callamard mengatakan bahwa ia menerima tantangan yang diberikan oleh kepala penasehat hukum presiden Duterte, Salvador Panelo, untuk melihat sendiri situasi peredaran narkoba di negara itu. Tapi Abella menegaskan bahwa tidak ada undangan yang dikirimkan untuk Callamard atau pun dari perwakilan pihak ketiga lainnya.
Kelompok hak asasi manusia Internasional telah menyuarakan keprihatinan atas serentetan pembunuhan terhadap tersangka pengguna dan pengedar narkoba di Filipina. Media telah menghitung hampir 700 pembunuhan terjadi sejak Duterte mengambil alih kepresidenan pada 30 Juni.
(ian)
