Iran Sebut Kongres AS Bukan Otoritas Global
Rabu, 08 Juni 2016 - 14:50 WIB
Iran Sebut Kongres AS Bukan Otoritas Global
A
A
A
TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohamad Javad Zarif dibuat kesal oleh Kongres Amerika Serikat (AS). Pasalnya, Kongres AS meminta Iran agar memberikan mereka visa, agar bisa memantau situs nuklir Iran, sebagai bagian dari kesepakatan nuklir.
Dalam sebuah surat yang disampaikan kepada Kongres AS, Zarif menuturkan bahwa Kongres AS bukanlah otoritas global, yang bisa melakukan segala hal yang diinginkan. Zarif juga menegaskan, hanya Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang berhak mengawasi situs nuklir Iran, sebagai bagian dari kesepakatan nuklir.
"Anggota Kongres AS tidak bisa mendikte kebijakan negara-negara lainnya. Ini jelas berlaku untuk kebijakan visa Iran. Ingatlah, sebagai anggota Kongres AS, Anda bukan otoritas global," tulis Zarif dalam suratnya, seperti dilansir Tasnim News pada Rabu (8/6).
"Perjanjian nuklir yang dikenal sebagai JCPOA telah jelas menetukan bahwa satu-satunya badan yang kompeten untuk memantau pelaksanaan ketentuan nuklir adalah IAEA. Tidak ada peserta JCPOA, termasuk AS, dan tentu saja tidak ada warga atau pejabat negara-negara ini, yang dapat merebut hak tersebut untuk memantau pelaksanaan JCPOA untuk dirinya sendiri, mereka juga tidak diizinkan oleh JCPOA atau ketentuan hukum internasional lainnya untuk melanggar batas atas kedaulatan Iran dengan mengklaim otoritas pemantauan tersebut," sambungnya.
Zarif menambahkan, seorang pejabat negara asing hanya bisa datang ke sebuah negara untuk memantau pelaksaan, baik itu pemilu, sidang parlemen, atau dalam kasus ini memantau situs nuklir, jika negara yang bersangkutan mengundang pejabat itu.
"Di era modern, kunjungan ke situs atau parlemen atau lainnya untuk memantau pemilu yang dibuat atas undangan dan melalui perjanjian bilateral antara negara-negara berdaulat atau berdasarkan pengaturan timbal balik, dan bukan pada tuntutan sepihak oleh individu atau anggota parlemen. Kami juga mengingatkan bahwa Iran dan AS tidak memiliki hubungan diplomatik, dan dengan demikian, tidak ada pengaturan pemantauan timbal balik antara kedua negara," imbuhnya.
Dalam sebuah surat yang disampaikan kepada Kongres AS, Zarif menuturkan bahwa Kongres AS bukanlah otoritas global, yang bisa melakukan segala hal yang diinginkan. Zarif juga menegaskan, hanya Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang berhak mengawasi situs nuklir Iran, sebagai bagian dari kesepakatan nuklir.
"Anggota Kongres AS tidak bisa mendikte kebijakan negara-negara lainnya. Ini jelas berlaku untuk kebijakan visa Iran. Ingatlah, sebagai anggota Kongres AS, Anda bukan otoritas global," tulis Zarif dalam suratnya, seperti dilansir Tasnim News pada Rabu (8/6).
"Perjanjian nuklir yang dikenal sebagai JCPOA telah jelas menetukan bahwa satu-satunya badan yang kompeten untuk memantau pelaksanaan ketentuan nuklir adalah IAEA. Tidak ada peserta JCPOA, termasuk AS, dan tentu saja tidak ada warga atau pejabat negara-negara ini, yang dapat merebut hak tersebut untuk memantau pelaksanaan JCPOA untuk dirinya sendiri, mereka juga tidak diizinkan oleh JCPOA atau ketentuan hukum internasional lainnya untuk melanggar batas atas kedaulatan Iran dengan mengklaim otoritas pemantauan tersebut," sambungnya.
Zarif menambahkan, seorang pejabat negara asing hanya bisa datang ke sebuah negara untuk memantau pelaksaan, baik itu pemilu, sidang parlemen, atau dalam kasus ini memantau situs nuklir, jika negara yang bersangkutan mengundang pejabat itu.
"Di era modern, kunjungan ke situs atau parlemen atau lainnya untuk memantau pemilu yang dibuat atas undangan dan melalui perjanjian bilateral antara negara-negara berdaulat atau berdasarkan pengaturan timbal balik, dan bukan pada tuntutan sepihak oleh individu atau anggota parlemen. Kami juga mengingatkan bahwa Iran dan AS tidak memiliki hubungan diplomatik, dan dengan demikian, tidak ada pengaturan pemantauan timbal balik antara kedua negara," imbuhnya.
(esn)
