Suriah Kecam Rencana Norwegia Latih Pemberontak
Rabu, 04 Mei 2016 - 20:43 WIB
Suriah Kecam Rencana Norwegia Latih Pemberontak
A
A
A
DAMASKUS - Pemerintah Suriah mengecam keras keputusan Norwegia yang akan mengirimkan tentara, dan melatih pemberontak Suriah. Norwegia rencananya akan mengirimkan 60 orang tentara untuk melatih pemberontak.
Seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, pihaknya mengecam pernyataan-pernyataan semacam ini, dan akan menganggap tindakan Norwegia tersebut adalah sesuatu yang ilegal.
Sumber tersebut menegaskan bahwa keputusan pemerintah Norwegia bertentangan dengan legitimasi internasional dan resolusi Dewan Keamanan tentang pemberantasan terorisme yang menyerukan koordinasi dengan pemerintah negara-negara yang terlibat dalam memerangi terorisme.
"Keputusan seperti itu merupakan gangguan terang-terangan dan tidak dapat diterima dalam urusan negara dan pelanggaran terhadap kedaulatan, keamanan dan stabilitas. Tidak dapat dibenarkan dengan mengatakan bahwa itu bagian dari memerangi terorisme karena tidak dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah Suriah," ucap sumber itu, seperti dilansir ABNA24 pada Rabu (4/5).
Dirinya menambahkan bahwa mereka yang benar-benar ingin membantu memerangi ISIS, al-Nusra, dan organisasi teroris lainnya yang berafiliasi dengan mereka tidak harus menggunakan standar ganda yang mengkategorikan teroris sebagai "baik" atau "buruk".
"Karena semua orang yang memanggul senjata di Suriah untuk menyerang rakyat dan pemerintahan yang sah di Suriah adalah teroris. Banyak peristiwa membuktikan adanya koneksi dalam bidang logistik dan ideologi antara kelompok bersenjata yang memanggul senjata melawan negara Suriah," pungkasnya.
![Suriah Kecam Rencana Norwegia Latih Pemberontak]()
Seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, pihaknya mengecam pernyataan-pernyataan semacam ini, dan akan menganggap tindakan Norwegia tersebut adalah sesuatu yang ilegal.
Sumber tersebut menegaskan bahwa keputusan pemerintah Norwegia bertentangan dengan legitimasi internasional dan resolusi Dewan Keamanan tentang pemberantasan terorisme yang menyerukan koordinasi dengan pemerintah negara-negara yang terlibat dalam memerangi terorisme.
"Keputusan seperti itu merupakan gangguan terang-terangan dan tidak dapat diterima dalam urusan negara dan pelanggaran terhadap kedaulatan, keamanan dan stabilitas. Tidak dapat dibenarkan dengan mengatakan bahwa itu bagian dari memerangi terorisme karena tidak dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah Suriah," ucap sumber itu, seperti dilansir ABNA24 pada Rabu (4/5).
Dirinya menambahkan bahwa mereka yang benar-benar ingin membantu memerangi ISIS, al-Nusra, dan organisasi teroris lainnya yang berafiliasi dengan mereka tidak harus menggunakan standar ganda yang mengkategorikan teroris sebagai "baik" atau "buruk".
"Karena semua orang yang memanggul senjata di Suriah untuk menyerang rakyat dan pemerintahan yang sah di Suriah adalah teroris. Banyak peristiwa membuktikan adanya koneksi dalam bidang logistik dan ideologi antara kelompok bersenjata yang memanggul senjata melawan negara Suriah," pungkasnya.
(esn)
