Indonesia: Strategi Anti Narkotika Harus Perhatikan Kondisi Negara
Jum'at, 22 April 2016 - 17:36 WIB
Indonesia: Strategi Anti Narkotika Harus Perhatikan Kondisi Negara
A
A
A
JAKARTA - Dubes RI untuk Austria, Slovenia, dan Badan-badan PBB di Wina, Rachmat Budiman mengatakan, strategi nasional anti narkotika harus memperhatikan kondisi setiap negara. Pasalnya, kondisi setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya.
“Setiap negara mempunyai keunikan masing-masing. Strategi yang berhasil di satu negara, belum tentu akan berhasil di negara lain. Begitu pula sebaliknya, kegagalan di satu negara tidak berarti kegagalan semua negara“ kata Rachmat pada Sesi Khusus Majelis Umum PBB mengenai Permasalahan Narkotika dan Obat-obatan Dunia di New York pada Rabu (20/4/2016) lalu.
Dalam rilis Kementerian Luar Negeri yang diterima Sindonews, Jumat (22/4/2016), Rachmat mengatakan, strategi Indonesia dalam penanganan narkotika bersifat menyeluruh dengan mengedepankan aspek-aspek pencegahan dan pengurangan permintaan.
"Dalam kaitan ini, Indonesia terus memperkuat program rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Indonesia juga mendorong keluarga dan masyarakat untuk aktif dalam program rehabilitasi,” demikian disampaikan Rachmat di hadapan delegasi 193 negara anggota PBB.
Rachmat juga menyampaikan bahwa penanganan terhadap peredaran narkoba secara ilegal menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. “Indonesia menerapkan hukum yang tegas terhadap penyelundup dan pengedar narkoba, karena perbuatan mereka mengancam bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Penerapan hukum itu tentu memperhatikan prinsip hak asasi manusia” tuturnya.
Sementara Dubes Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, menilai bahwa Indonesia perlu terus memperkuat kerja sama internasional untuk mencegah penyelundupan narkoba dan saling berbagi pengalaman dalam penanganan pecandu narkoba.
“Penyalahgunaan narkotika adalah masalah global. Melalui kerja sama pada berbagai tingkat, regional dan internasional, saya harap kapasitas nasional dalam menangani permasalahan narkotika dan obat-obatan akan semakin baik. Hal ini sangat penting bagi masa depan generasi muda bangsa” papar Djani.
“Setiap negara mempunyai keunikan masing-masing. Strategi yang berhasil di satu negara, belum tentu akan berhasil di negara lain. Begitu pula sebaliknya, kegagalan di satu negara tidak berarti kegagalan semua negara“ kata Rachmat pada Sesi Khusus Majelis Umum PBB mengenai Permasalahan Narkotika dan Obat-obatan Dunia di New York pada Rabu (20/4/2016) lalu.
Dalam rilis Kementerian Luar Negeri yang diterima Sindonews, Jumat (22/4/2016), Rachmat mengatakan, strategi Indonesia dalam penanganan narkotika bersifat menyeluruh dengan mengedepankan aspek-aspek pencegahan dan pengurangan permintaan.
"Dalam kaitan ini, Indonesia terus memperkuat program rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Indonesia juga mendorong keluarga dan masyarakat untuk aktif dalam program rehabilitasi,” demikian disampaikan Rachmat di hadapan delegasi 193 negara anggota PBB.
Rachmat juga menyampaikan bahwa penanganan terhadap peredaran narkoba secara ilegal menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. “Indonesia menerapkan hukum yang tegas terhadap penyelundup dan pengedar narkoba, karena perbuatan mereka mengancam bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Penerapan hukum itu tentu memperhatikan prinsip hak asasi manusia” tuturnya.
Sementara Dubes Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, menilai bahwa Indonesia perlu terus memperkuat kerja sama internasional untuk mencegah penyelundupan narkoba dan saling berbagi pengalaman dalam penanganan pecandu narkoba.
“Penyalahgunaan narkotika adalah masalah global. Melalui kerja sama pada berbagai tingkat, regional dan internasional, saya harap kapasitas nasional dalam menangani permasalahan narkotika dan obat-obatan akan semakin baik. Hal ini sangat penting bagi masa depan generasi muda bangsa” papar Djani.
(ian)
