Pemerintah Tuding Oposisi Ingin Jadikan Suriah Negara Gagal
Selasa, 19 April 2016 - 19:23 WIB
Pemerintah Tuding Oposisi Ingin Jadikan Suriah Negara Gagal
A
A
A
AMMAN - Pemimpin tim negosiator damai pemerintah Suriah, Bashar Ja'afari, menuduh oposisi yang didukung Barat berusaha menghancurkan negara Suriah. Ia pun mereplikasi kekacauan di Irak dan Libya setelah intervensi militer Barat menjatuhkan penguasa otoriter di dua negara itu.
"Mereka ingin mengulang pengalaman Libya dan Irak dan mengubah Suriah menjadi negara gagal," kata Ja'afari seperti dikutip dari laman Reuters, Selasa (19/4/2016).
Ja'afari lantas mengomentari resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang dikeluarkan pada bulan Desember lalu. Menurut Ja'afari, ide yang berusaha menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak seharusnya tidak boleh menyentuh lembaga negara yang ada atau tentara.
Ia pun menampik keinginan oposisi untuk merestrukturisasi aparat militer dan keamanan. Kelompok oposisi menilai hal itu merupakan langkah penting ke arah membangun Suriah yang demokratis.
Untuk diketahui, resolusi DK PBB menyerukan penyelenggaraan pemilu yang kredibel, inklusif, dan pemerintahan yang non sektarian. Pemilu tersebut harus berjalan bebas serta adil dalam waktu 18 bulan. Resolusi juga menghendaki terbentuk konstitusi baru.
"Kami tidak akan mengizinkan kevakuman konstitusional untuk mengambil tempat. Apa artinya? Artinya, tentara tetap seperti itu dan lembaga negara terus berfungsi," tukasnya.
"Mereka ingin mengulang pengalaman Libya dan Irak dan mengubah Suriah menjadi negara gagal," kata Ja'afari seperti dikutip dari laman Reuters, Selasa (19/4/2016).
Ja'afari lantas mengomentari resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang dikeluarkan pada bulan Desember lalu. Menurut Ja'afari, ide yang berusaha menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak seharusnya tidak boleh menyentuh lembaga negara yang ada atau tentara.
Ia pun menampik keinginan oposisi untuk merestrukturisasi aparat militer dan keamanan. Kelompok oposisi menilai hal itu merupakan langkah penting ke arah membangun Suriah yang demokratis.
Untuk diketahui, resolusi DK PBB menyerukan penyelenggaraan pemilu yang kredibel, inklusif, dan pemerintahan yang non sektarian. Pemilu tersebut harus berjalan bebas serta adil dalam waktu 18 bulan. Resolusi juga menghendaki terbentuk konstitusi baru.
"Kami tidak akan mengizinkan kevakuman konstitusional untuk mengambil tempat. Apa artinya? Artinya, tentara tetap seperti itu dan lembaga negara terus berfungsi," tukasnya.
(ian)
