Israel Bakal Bangun 200 Rumah Baru di Tepi Barat
Kamis, 14 April 2016 - 19:06 WIB
Israel Bakal Bangun 200 Rumah Baru di Tepi Barat
A
A
A
YERUSALEM - Israel telah menyetujui rencana untuk membangun lebih dari 200 rumah pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Menurut sebuah LSM Israel, terjadi peningkatan yang tajam dalam proyek pemukiman tahun ini.
"Pemerintah Israel telah memberi lampu hijau untuk rencana pembangunan setidaknya 229 rumah untuk dilakukan dan sekarang dalam berbagai tahap proses teknis," kata juru bicara LSM pengawas pemukiman Peace Now, Hagit Ofran, dikutip dari Daily Mail, Kamis (14/4/2016).
Peace Now mengatakan, bahwa pekan ini Israel berencana membangun lebih dari tiga kali lipat jumlah pemukiman pada kuartal pertama 2016 dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
Pembangunan pemukiman di Tepi Barat dianggap tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional. Rencana ini juga dianggap sebagai hambatan utama upaya perdamaian karena dibangun di atas tanah Palestina yang dianggap sebagai bagian dari negara mereka di masa depan. "Kebijakan ini membunuh solusi dua negara," kata Ofran.
Proyek pembangunan pemukiman ini sendiri harus melewati lima tahap administrasi sebelum mendapatkan persetujuan akhir dari Menteri Pertahanan Moshe Yaalon. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kementerian Pertahanan Israel.
"Pemerintah Israel telah memberi lampu hijau untuk rencana pembangunan setidaknya 229 rumah untuk dilakukan dan sekarang dalam berbagai tahap proses teknis," kata juru bicara LSM pengawas pemukiman Peace Now, Hagit Ofran, dikutip dari Daily Mail, Kamis (14/4/2016).
Peace Now mengatakan, bahwa pekan ini Israel berencana membangun lebih dari tiga kali lipat jumlah pemukiman pada kuartal pertama 2016 dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
Pembangunan pemukiman di Tepi Barat dianggap tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional. Rencana ini juga dianggap sebagai hambatan utama upaya perdamaian karena dibangun di atas tanah Palestina yang dianggap sebagai bagian dari negara mereka di masa depan. "Kebijakan ini membunuh solusi dua negara," kata Ofran.
Proyek pembangunan pemukiman ini sendiri harus melewati lima tahap administrasi sebelum mendapatkan persetujuan akhir dari Menteri Pertahanan Moshe Yaalon. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kementerian Pertahanan Israel.
(ian)
